Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa dalam perkara pengujian undang-undang yang belum berlaku, MK cenderung mengambil sikap menyatakan ...
Tangkapan layar - Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 76/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa .
Suhartoyo mengambil contoh pertimbangan hukum MK dalam putusan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Diketahui bahwa Undang-Undang KUHP yang baru belum berlaku saat ini. Pemohon dalam Perkara Nomor 76/PUU-XXII/2024 ini menguji Undang-Undang Tapera yang direncanakan mulai berlaku tahun 2027.
"Kalau kuasa hukum maupun prinsipal punya argumen lain, doktrin, teori, asas yang bisa menjadi dasar untuk men- pendirian MK, itu silakan. Nanti bisa jadi MK bergeser, tapi argumentasi uraian yang betul-betul komprehensif," tuturnya.). Ia menggugat Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat karena dinilai melanggar hak konstitusional jika nantinya diberlakukan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MK Suhartoyo Jelaskan Alasan Sengketa Pilkada Jadi Kewenangan Permanen Mahkamah KonstitusiSuhartoyo menjelaskan alasan penanganan sengketa pilkada menjadi kewenangan peradilan yang dijuluki 'The Guardian of Constitution' itu.
Baca lebih lajut »
Skandal Pimpinan Lembaga Independen: Ketua MK Langgar Etik, Ketua KPK Korupsi, Ketua KPU AsusilaTiga lembaga independen tersandung skandal dalam beberapa bulan terakhir dari kasus korupsi, pelanggaran etik, hingga asusila.
Baca lebih lajut »
Calon Kepala Daerah Bisa Maju dengan Dukungan Ormas, Masyarakat Gugat UU Pilkada ke Mahkamah KonstitusiBerita Calon Kepala Daerah Bisa Maju dengan Dukungan Ormas, Masyarakat Gugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi terbaru hari ini 2024-07-03 02:03:07 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Senin Besok Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Ini 9 Tuntutan MerekaAksi demo digelar bersamaan dengan jalannya sidang lanjutan Judicial Review Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Pleno Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Serang dihentikan Hingga Batas Waktu Tidak Ditentukan, Ini AlasannyaRapat pleno penyandingan rekapitulasi penyandingan suara Pileg 2024 Dapil Banten 2 untuk DPR RI ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Baca lebih lajut »
Hadang Kaesang Nyalon Gubernur, Dua Warga Jateng Ajukan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah KonstitusiBerita Hadang Kaesang Nyalon Gubernur, Dua Warga Jateng Ajukan Permohonan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi terbaru hari ini 2024-07-16 11:04:48 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »