Eks Pimpinan KPK Nilai RUU Perampasan Aset Lebih Baik Jadi Program 100 Hari Prabowo-Gibran

Laode menilai RUU Perampasan Aset sudah lama didorong pihak KPK.

Terkait itu, Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi , Laode Muhammad Syarif, ikut berkomentar. Dia menilai RUU Perampasan Aset lebih baik menjadi“Mungkin sebaiknya ketika bulan-bulan pertama, mungkin akan lebih bagus dijadikan program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden terpilih-Gibran Rakabuming Raka, Undang-Undang Perampasan Aset itu,” kata Laode di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Rabu .

“Kalau itu sih dari zaman saya di KPK memang kami sudah push terus Undang-Undang Perampasan Aset itu segera diselesaikan,” ujar pimpinan KPK periode 2015-2019 itu.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Perampasan Aset Program 100 Hari Laode M Syarif Prabowo Subianto

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jokowi Puji Reaksi DPR Tolak RUU Pilkada, tapi Singgung RUU Perampasan AsetPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi respons cepat DPR RI membatalkan revisi UU Pilkada di tengah gelombang aksi penolakan. Jokowi menilai reaksi parlemen sangat b
Baca lebih lajut »

Jokowi Harap DPR Bahas RUU Perampasan Aset secepat RUU PilkadaPresiden berharap respon cepat juga bisa diaplikasikan DPR untuk segera mengurus rancangan undang-undang perampasan aset
Baca lebih lajut »

Eks KPK: RUU Perampasan Aset lebih baik jadi program 100 hari PrabowoMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset lebih baik ...
Baca lebih lajut »

Langkah Presiden Jokowi Terkait RUU Perampasan Aset Didukung Banyak PihakMendorong untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »

KSP Bola RUU Perampasan Aset di DPRDPR diminta segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset
Baca lebih lajut »

KSP: Dukungan publik jadi modal DPR selesaikan RUU Perampasan AsetDeputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Rumadi Ahmad menyampaikan dukungan kuat publik terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ...
Baca lebih lajut »