DPR diminta segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset
DEPUTI V Kepala Staf Kepresidenan Rumadi Ahmad menyampaikan bahwa arahan presiden terkait rancangan undang-undang Perampasan Aset merupakan sinyal bagi DPR untuk segera membahas dan mengesahkannya masa sidang periode DPR 2019-2024.
Rumadi menjelaskan Sejak Surat Presiden dikirim ke DPR Mei 2023, sudah lebih dari 5 kali secara terbuka presiden mendorong percepatan pembahasan.seharusnya menjadi modal penting bagi anggota legislatif untuk lebih bersemangat membahasnya, jangan ditunda pembahasan ini hanya demi kepentingan politik jangka pendek,” ungkap Rumadi di Jakarta, Rabu .
Rumadi selaku Anggota Tim Pengarah Stranas Pencegahan Korupsi menyampaikan, bahwa selain dukungan dalam negeri, diterimanya Indonesia sebagai keanggotaan penuh FATF bulan Oktober 2023 merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih terpercaya dan akuntabel. “Peran dan Kontribusi aktif Indonesia sebagai anggota penuh FATF, G-20, Dewan HAM PBB, Keketuaan di ASEAN, serta dalam berbagai forum internasional adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus dijaga dan dipastikan pemenuhan komitmennya, tidak hanya oleh eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif,” pungkasnya. DPR periode 2019-2024 disinyalir tidak bakal bahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Terlebih anggota DPR periode tersebut sudah berada di penghujung masa jabatan.
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi mengungkap belum ada pembicaraan lebih lanjut di DPR terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Harap DPR Bahas RUU Perampasan Aset secepat RUU PilkadaPresiden berharap respon cepat juga bisa diaplikasikan DPR untuk segera mengurus rancangan undang-undang perampasan aset
Baca lebih lajut »
Jokowi Puji Reaksi DPR Tolak RUU Pilkada, tapi Singgung RUU Perampasan AsetPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi respons cepat DPR RI membatalkan revisi UU Pilkada di tengah gelombang aksi penolakan. Jokowi menilai reaksi parlemen sangat b
Baca lebih lajut »
Singgung Cepat Respons Putusan MK, Jokowi Harap DPR Gercep Selesaikan RUU Perampasan AsetJokowi berharap agar DPR juga dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan hal-hal mendesak lainnya.
Baca lebih lajut »
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera DiselesaikanJokowi ingin langkah cepat DPR membatalkan pengesahan tersebut juga bisa diterapkan untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset yang lama mandek. Dia menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Jokowi Bicara soal Demo Kawal Putusan MK, Singgung DPR Segera Bereskan RUU Perampasan AsetPresiden Jokowi juga minta pendemo yang masih ditahan polisi untuk segera dibebaskan.
Baca lebih lajut »
KSP: Dukungan publik jadi modal DPR selesaikan RUU Perampasan AsetDeputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Rumadi Ahmad menyampaikan dukungan kuat publik terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ...
Baca lebih lajut »