Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Rumadi Ahmad menyampaikan dukungan kuat publik terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ...
Jakarta - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Rumadi Ahmad menyampaikan dukungan kuat publik terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi modal DPR menyelesaikan RUU tersebut.
Dia mengatakan arahan Presiden terkait RUU Perampasan Aset juga menjadi sinyal bagi DPR untuk dapat segera membahas dan mengesahkan beleid yang sangat penting tersebut dalam masa sidang periode DPR 2019-2024. Selain melalui pernyataan, dukungan terhadap hal ini juga ditunjukkan dengan memilih Ketua PPATK sebagai salah satu anggota Pansel Capim dan Dewas KPK, di mana PPATK adalah instansi penjuru dari RUU Perampasan Aset.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Harap DPR Bahas RUU Perampasan Aset secepat RUU PilkadaPresiden berharap respon cepat juga bisa diaplikasikan DPR untuk segera mengurus rancangan undang-undang perampasan aset
Baca lebih lajut »
Jokowi Desak DPR Soal Aturan yang Bakal Bikin Nangis KoruptorJokowi meminta DPR memiliki sikap tegas serupa terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Baca lebih lajut »
Jokowi Bicara soal Demo Kawal Putusan MK, Singgung DPR Segera Bereskan RUU Perampasan AsetPresiden Jokowi juga minta pendemo yang masih ditahan polisi untuk segera dibebaskan.
Baca lebih lajut »
Singgung Cepat Respons Putusan MK, Jokowi Harap DPR Gercep Selesaikan RUU Perampasan AsetJokowi berharap agar DPR juga dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan hal-hal mendesak lainnya.
Baca lebih lajut »
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera DiselesaikanJokowi ingin langkah cepat DPR membatalkan pengesahan tersebut juga bisa diterapkan untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset yang lama mandek. Dia menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Baca lebih lajut »