Jokowi meminta DPR memiliki sikap tegas serupa terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghormati keputusan DPR untuk tidak melanjutkan revisi Undang-Undang Pilkada. Namun dia juga meminta DPR memiliki sikap tegas serupa terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Ini bukan pertama kalinya Presiden Jokowi mengungkit tentang nasib pengesahan RUU Perampasan Aset. Dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara pada April 2024, Jokowi juga pernah menyinggung RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal.
Ruu Perampasan Aset Jokowi Ruu Pilkada
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Lestari Moerdijat Desak Pimpinan DPR Mempercepat Bahas RUU PPRT jadi Undang-UndangJPNN.com : Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat singgung kepedulian pimpinan DPR untyk segera mempercepat pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Baca lebih lajut »
Momen Ratusan Pelajar Putih Abu-Abu Ikut Gabung Demo Tolak Revisi Undang-Undang Pilkada di DPRPantauan di lokasi, ratusan pelajar datang dari arah Semanggi menuju ke Slipi dari depan DPR. Di antara dari mereka membawa bambu. Mereka kemudian berlari sambil berteriak-teriak.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR soal Undang-Undang Pilkada: Sampai Saat Ini Tak Ada UU BaruWakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek menegaskan, bahwa tak ada undang-undang baru tentang Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
DPR setujui RUU RPJPN 2025-2045 jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ...
Baca lebih lajut »
Ketua DPR sebut 126 Undang-Undang selesai dibahas jelang akhir jabatanKetua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan ada sebanyak 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas dengan pemerintah hingga menjelang akhir masa jabatan DPR ...
Baca lebih lajut »