Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perampasan aset lebih baik ...
Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Rabu . ANTARA/Rio Feisal
Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset lebih baik menjadi program 100 hari pemerintahan baru. “Mungkin sebaiknya ketika bulan-bulan pertama, mungkin akan lebih bagus dijadikan program 100 hari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Undang-Undang Perampasan Aset itu,” kata Laode di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Rabu.Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai Presiden Joko Widodo mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Presiden menyebut RUU Perampasan Aset sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa segera diselesaikan oleh DPR RI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPAI Sebut Sudah Saatnya Meja Legislasi Rampungkan RUU Pengasuhan AnakPentingnya negara melengkapi kebijakannya setelah Undang Undang Perlindungan Anak yaitu mengesahkan Rancangan Undang Undang Pengasuhan Anak
Baca lebih lajut »
Usai Didemo, Fraksi PAN Kini Dukung RUU Pilkada Tidak Disahkan Jadi Undang-UndangBerita Usai Didemo, Fraksi PAN Kini Dukung RUU Pilkada Tidak Disahkan Jadi Undang-Undang terbaru hari ini 2024-08-23 16:09:04 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Waka Baleg tegaskan RUU Pilkada tak jadi undang-undangWakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (RUU Pilkada) ...
Baca lebih lajut »
DPR setujui RUU RPJPN 2025-2045 jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ...
Baca lebih lajut »
Butuh Komitmen Kuat dan Nyata Pimpinan DPR untuk Wujudkan RUU PPRT jadi Undang-undangJPNN.com : Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat terus menyoroti tak kunjungan selesainya pembahasan RUU PPRT untuk dijadikan menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »
Lestari Moerdijat: Pimpinan DPR Harus Jamin Penuntasan RUU PPRT jadi Undang-undangJPNN.com : Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pimpinan DPR harus segera menuntaskan pembahasan RUU PPRT menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »