lebi mudah bagi Kementerian PUPR untuk melakukan penanganan fisik guna mendukung penataan ruang Jabodetabek-Punjur, dibandingkan penanganan non-fisik
Jabodetabek-Punjur yang jelas, maka implementasi rencana tata ruang dapat lebih terawasi.
Dengan demikian, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di kawasan tersebut. Basuki menyetujui struktur organisasi dengan pembentukan Project Management Office yang bertanggung jawab untuk memonitor implementesi"Intinya pada pemantauan dan dorongan pelaksanaan program. Terlebih jika ada sinkronisasi dalam penganggaran program," kata Basuki dalam Kick off Meeting Koordinasi Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, Jumat .
Oleh karena itu, dia mengajak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait untuk secara konsisten mengimplementasikan indikasi program yang telah disusun dan disepakati bersama, sehingga dapat menjadi contoh penanganan kawasan perkotaan yang lebih baik."Tidak mudah untuk memadukan indikasi program antar lembaga, jadi mari kita secara konsisten melaksanakan program yang ada dari hulu hingga hilir, baik penanganan fisik maupun non-fisik," imbuh Basuki.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Resmi Revisi Perpres Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur - Tribunnews.comMetropolitan Jabodetabek-Punjur menjadi jejaring kota terbesar kedua setelah Metropolitan Tokyo berdasarkan data RIHN tahun 2015.
Baca lebih lajut »
Perpres 60/2020 Diyakini Tingkatkan Kualitas Pembangunan Jabodetabek-PunjurPerpres ini juga mengubah format kelembagaan koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur dalam upaya menyelesaikan isu strategis kawasan Jabodetabek-Punjur.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Ubah Format Kelembagaan Penataan Kawasan Jabodetabek-PunjurKetua Tim Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur dipimpin oleh Menteri ATR/BPN.
Baca lebih lajut »
Perpres 60/2020 Diyakini Tingkatkan Kualitas Pembangunan Jabodetabek-PunjurPerpres ini juga mengubah format kelembagaan koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur dalam upaya menyelesaikan isu strategis kawasan Jabodetabek-Punjur.
Baca lebih lajut »
Pemerintah: Penataan Pulau Reklamasi dalam Perpres 60/2020 Sudah TepatPerpres 60 Tahun 2020 disusun guna menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur.
Baca lebih lajut »
Pemerintah: Penataan Pulau Reklamasi dalam Perpres 60/2020 Sudah TepatPerpres 60 Tahun 2020 disusun guna menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur.
Baca lebih lajut »