Perpres ini juga mengubah format kelembagaan koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur dalam upaya menyelesaikan isu strategis kawasan Jabodetabek-Punjur.
dibanding perpres sebelumnya. Bahkan lembaga koordinasi kawasan Jabodetabek-Punjur yang dalam Perpres 60/2020 dipimpin oleh Menteri ATR/ BPN dapat memblokir anggaran yang dinilai belum mendesak.Selain itu, Perpres ini juga mengubah format kelembagaan koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur dalam upaya menyelesaikan isu strategis kawasan Jabodetabek-Punjur secara optimal.
Perpres ini dinilai diperlukan karena kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur merupakan salah satu Global Hub dari jejaring kota metropolitan dunia. Bahkan Metropolitan Jabodetabek-Punjur merupakan jejaring kota terbesar kedua setelah Metropolitan Tokyo. Dengan demikian hal tersebut berimplikasi pada sentralistis berbagai fungsi ekonomi yang memberi dampak pada dinamika kebutuhan ruang fisik dan sosial yang tinggi.
Terdapat enam isu yang menjadi substansi Perpres 60/ 2020 ini, antara lain upaya pengendalian banjir, upaya pemenuhan ketersedian air baku, upaya penanganan sampah dan sanitasi, upaya mengantisipasi penurunan permukaan tanah dan pemenuhan kebutuhan ruang, upaya mengatasi kemacetan serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Enam Isu Strategis Penataan Jabodetabek-Punjur dalam Perpes 60/2020Diaturnya konsep pola ruang ini membuat kawasan yang masuk dalam hulu, tengah, hilir, serta pesisir memiliki peran masing-masing.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Ubah Format Kelembagaan Penataan Kawasan Jabodetabek-PunjurKetua Tim Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur dipimpin oleh Menteri ATR/BPN.
Baca lebih lajut »
Enam Isu Strategis Penataan Jabodetabek-Punjur dalam Perpes 60/2020Diaturnya konsep pola ruang ini membuat kawasan yang masuk dalam hulu, tengah, hilir, serta pesisir memiliki peran masing-masing.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Ubah Format Kelembagaan Penataan Kawasan Jabodetabek-PunjurKetua Tim Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur dipimpin oleh Menteri ATR/BPN.
Baca lebih lajut »
Cegah Antrian Panjang, Kemehub Bakal Tambah Perjalanan KRLAntrian penumpang KRL di beberapa stasiun di Jabodetabek terpantau mengular Senin (8/6/2020) kemarin
Baca lebih lajut »
Pilkada 9 Desember Beresiko, Alihkan Dana Rp 10 Triliun untuk Covid-19Komite I DPD sudah menyatakan sikap menolak pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 karena akan merusak makna dan kualitas demokrasi.
Baca lebih lajut »