Anggaran yang diberikan Pemprov DKI itu tak bisa disebut final karena belum dibahas secara terperinci oleh Banggar dan OPD.
Jakarta, Beritasatu.com - Pembahasan APBD DKI 2020 belum bisa dilakukan meskipun Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov DKI telah menyusun dan menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD DKI 2020 sebesar Rp 95,9 triliun.
Nanti, setelah ada pembahasan bersama dan diparipurnakan baru bisa ditetapkan. ’’Saya minta TAPD bersabar karena belum terbentuk AKD, sebagai perangkat kerja, KUA PPAS belum bisa dibahas. Itu harus di komisi. Kemudian, dibahas lagi di banggar besar. Ini kan alurnya,’’ kata Anul panggilan akrab Ichwanul Muslimin dalam siaran persnya yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov DKI akan Tayangkan Langsun Rapat Pembahasan KUA PPAS 2020Selama ini, beberapa pihak mengkritik kinerja Pemprov DKI terkait transparansi anggaran karena belum diunggahnya dokumen KUA PPAS.
Baca lebih lajut »
Pembahasan APBD DKI 2020 bersama DPRD akan disiarkan langsungSekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menegaskan pembahasan Kabijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 bersama ...
Baca lebih lajut »
KUAPPAS 2020 Dipublikasi saat Pembahasan DPRD DimulaiBappeda berjanji akan mengunggah KUAPPAS 2020 ke situs APBD ketika sudah sah menjadi dokumen negara yang dtandai dengan tanda tangan Pemprov DKI dan DPRD DKI.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Pastikan APBD 2020 Sudah Ketuk Palu 30 NovemberWakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Syarif, memastikan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020 bisa ditetapkan paling lambat 30 November mendatang.
Baca lebih lajut »
DPRD akan Tanya BPK soal Aliran Dana ke Tim Bentukan Ridwan Kamil'Masing-masing berbeda, tergantung besaran OPD. Ada yang Rp540 juta setahun, ada juga yang Rp1,2 miliar setahun,' katanya.
Baca lebih lajut »
DPRD Terima Info soal Kelakuan Tim Bentukan Gubernur Ridwan KamilDia mendapat informasi terkait keberadaan TAP yang telah merusak sistem pemerintahan di Jabar yang sudah berjalan bagus.
Baca lebih lajut »