Bappeda berjanji akan mengunggah KUAPPAS 2020 ke situs APBD ketika sudah sah menjadi dokumen negara yang dtandai dengan tanda tangan Pemprov DKI dan DPRD DKI.
DOKUMEN Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara 2020 dipersoalkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia . Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik di website apbd.jakarta.go.id.
Menurut Syarif, dokumen tersebut akan diunggah jika sudah dibahas dan disahkan DPRD DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu, anggaran dibawa ke Badan Anggaran untuk dikoreksi. "Ini sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran di-upload ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang di-upload. Jangan ada yang ditutup-tutupi," kata William dalam keterangan resminya.Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Sri Mahendra Satria Wirawan menjanjikan pihaknya akan transparan dalam setiap tahapan perencanaan anggaran.
Namun, saat ini KUAPPAS 2020 yang telah diajukan ke DPRD DKI belum ditandatangani oleh DPRD DKI karena pergantian DPRD DKI dari periode 2014-2019 ke periode 2019-2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Telat Sahkan APBD 2020, Anggota DPRD DKI Terancam Tak Gajian 6 Bulan : Okezone MegapolitanTelat Sahkan APBD 2020, Anggota DPRD DKI Terancam Tak Gajian 6 Bulan [News] TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini BeritaTerkini NewsUpdate .
Baca lebih lajut »
Rancangan Anggaran 2020 Belum Diunggah di Situs, Pemprov DKI Diminta TransparanMenurut William rancangan anggaran seharusnya dibuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat Jakarta.
Baca lebih lajut »
Apa Alasan Pemprov DKI Belum Unggah Rancangan Anggaran 2020 ke Situs WebAnggota DPRD DKI menilai Pemprov DKI masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.\n\n
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI belum Bisa Pastikan UMP 2020 NaikDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan 3 gelombang berbeda.
Baca lebih lajut »
PSI DKI Desak Anies Baswedan Buka Data Anggaran Sementara 2020PSI DKi menyatakan telah meminta Anies Baswedan membuka KUA PPAS DKI 2020 sejak dua bulan lalu.
Baca lebih lajut »
Youtube perbolehkan politisi pesan slot iklan untuk pemilu AS 2020Youtube memungkinkan politisi untuk membeli ruang iklan di platform tersebut, termasuk iklan yang menargetkan pemilih di negara-negara dengan jumlah pemilu ...
Baca lebih lajut »