Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan 3 gelombang berbeda.
PEMERINTAH provinsi DKI Jakarta masih mengkaji upah minimum provinsi 2020. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, pihaknya telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak dengan 3 gelombang berbeda.
"Gelombang pertama, gelombang kedua dan gelombang ketiga kita sudah laksanakan. Insya Allah kita akan lakukan input hasil dari survei yang sudah kita lakukan KHL," kata Andri di Jakarta, Rabu .Andri belum bisa memastikan apakah kenaikan UMP di Jakarta naik Rp300 ribu atau tidak, seperti di 2019. Diketahui, UMP 2019 di DKI Jakarta mencapai Rp3.940.973. Sebelumnya, UMP DKI 2018 sebesar Rp3.648.035, naik 8,03%.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PSI Ungkap Usulan Anggaran DKI belum Diunggah Pemprov'Hingga kini, belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?'
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Masih Kaji Desain PKL Berjualan di TrotoarPemprov DKI masih mengkaji desain penempatan PKL di trotoar. Sejumlah pengelola gedung di Ibu Kota diminta menyiapkan ruang...
Baca lebih lajut »
Atasi Tawuran Remaja Lewat Musik, Petugas PPSU Ini Berharap Pemprov DKI Bangun Studio GratisKeyakinan itu diutarakan Angga berdasarkan pengalamannya menyatukan dua kelompok pemuda yang kerap tawuran di Duri Pulo melalui acara musik.
Baca lebih lajut »
Ini Solusi Pemprov DKI Atasi Masalah Limbah WC Dibuang ke KaliMasih ada warga DKI Jakarta yang tidak memiliki jamban di rumahnya, apalagi septic tank untuk limbah WC atau buang air besar (BAB).
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI: Rehab Rumah Dinas Gubernur Direncanakan Sejak 2015, Mulai MendesakRehabilitasi rumah dinas gubernur DKI sudah direncanakan sejak 2015. Namun, rehabilitasi bangunan cagar budaya itu belum juga terealisasi. Megapolitan
Baca lebih lajut »
KUA PPAS 2020 Tak Ada di Situs, Pemprov DKI di Era Anies Dinilai Tak TerbukaDokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik. Transparansi politik anggaran dinilai mengalami kemunduran di era Anies.
Baca lebih lajut »