Apa Alasan Pemprov DKI Belum Unggah Rancangan Anggaran 2020 ke Situs Web

Indonesia Berita Berita

Apa Alasan Pemprov DKI Belum Unggah Rancangan Anggaran 2020 ke Situs Web
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 37 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 68%

Anggota DPRD DKI menilai Pemprov DKI masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.

"Tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya," kata dia.

Dalam menyusun anggaran, tahapan pertama yang dibahas yakni rencana kerja pemerintah daerah . RKPD yang telah dibahas menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS. Namun, dokumen RKPD 2020 juga belum bisa dilihat di situs web APBD, meskipun pembahasan anggaran sudah memasuki tahapan KUA-PPAS."Untuk RKPD di situs APBD masih berproses, tapi bisa dilihat di situs Bappeda,Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana sebelumnya menilai Pemprov DKI masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.

Sebab, dokumen KUA-PPAS tidak ditemukan di berbagai situs web resmi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KUA PPAS 2020 Tak Ada di Situs, Pemprov DKI di Era Anies Dinilai Tak TerbukaKUA PPAS 2020 Tak Ada di Situs, Pemprov DKI di Era Anies Dinilai Tak TerbukaDokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik. Transparansi politik anggaran dinilai mengalami kemunduran di era Anies.
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI belum Bisa Pastikan UMP 2020 NaikPemprov DKI belum Bisa Pastikan UMP 2020 NaikDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan 3 gelombang berbeda.
Baca lebih lajut »

Rancangan Anggaran 2020 Belum Diunggah di Situs, Pemprov DKI Diminta TransparanRancangan Anggaran 2020 Belum Diunggah di Situs, Pemprov DKI Diminta TransparanMenurut William rancangan anggaran seharusnya dibuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat Jakarta.
Baca lebih lajut »

DPRD DKI Tak Gajian 6 Bulan Jika Tidak Bisa Sahkan APBD 2020 Sebelum 30 NovemberDPRD DKI Tak Gajian 6 Bulan Jika Tidak Bisa Sahkan APBD 2020 Sebelum 30 NovemberJika tidak, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta akan diberikan sanksi dengan tidak gajian selama 6 bulan.
Baca lebih lajut »

Telat Sahkan APBD 2020, Anggota DPRD DKI Terancam Tak Gajian 6 Bulan : Okezone MegapolitanTelat Sahkan APBD 2020, Anggota DPRD DKI Terancam Tak Gajian 6 Bulan : Okezone MegapolitanTelat Sahkan APBD 2020, Anggota DPRD DKI Terancam Tak Gajian 6 Bulan [News] TauCepatTanpaBatas BeritaTerkini BeritaTerkini NewsUpdate .
Baca lebih lajut »

PSI DKI Desak Anies Baswedan Buka Data Anggaran Sementara 2020PSI DKI Desak Anies Baswedan Buka Data Anggaran Sementara 2020PSI DKi menyatakan telah meminta Anies Baswedan membuka KUA PPAS DKI 2020 sejak dua bulan lalu.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-31 14:41:56