'Masing-masing berbeda, tergantung besaran OPD. Ada yang Rp540 juta setahun, ada juga yang Rp1,2 miliar setahun,' katanya.
DPRD Jawa Barat akan meminta pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait kabar kucuran dana untuk Tim Akselerasi Pembangunan yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil .
"Kita butuh fatwa Badan Pemeriksa Keuangan . Boleh enggak sih yang begitu. Jangan sampai katakanlah niat baik Pak Gubernur, tapi cara salah bisa jadi temuan," kata anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady di Bandung, Jumat .Dia tidak ingin ke depannya ini menjadi persoalan yang bisa mencoreng Pemprov Jabar. "Kan yang buruk bukan cuma Pak Gubernur. Karena pemerintahan di daerah dilakukan Pak Gubernur dan dewan. Jadi buruk, buruk semua," katanya.
Dia menegaskan, tidak boleh ada pihak lain yang menjadi sekat antara OPD dan gubernur. "Ya logikanya, kadis punya laporan langsung ke gubernur. Enggak boleh ada lagi sekat di situ. Secara prinsip enggak boleh terjadi kalau ada sekat di antara kadis dan gubernur," katanya. Berdasarkan sumber Media Indonesia, OPD harus menganggarkan biaya untuk keperluan Tim Akselerasi Jabar Juara yang dibentuk TAP di setiap OPD. "Untuk honor bulanan, honor sebagai narasumber, sampai biaya perjalanan dinas , diakomodasi. Disesuaikan dengan disiplin ilmu. S1 sekian, S2 sekian," kata sumber itu.
Adapun besaran anggaran yang dialokasikan kepada TAJJ, menurut sumber itu, berbeda-beda untuk setiap OPD. "Masing-masing berbeda, tergantung besaran OPD. Ada yang Rp540 juta setahun, ada juga yang Rp1,2 miliar setahun," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD Sebut Dokumen Anggaran DKI akan Diunggah Sesudah DisahkanWakil Ketua DPRD DKI sementara, Syarif mengungkapkan alasan belum diunggahnya dokumen anggaran ke website apbd.jakarta.go.id.
Baca lebih lajut »
Wakil rakyat membolos dan main HP, BK DPRD Cilegon imbau jaga etika - ANTARA TV
Baca lebih lajut »
Kunker ke Australia Disoal DPRD, Gubernur Sulsel: Ke Depan Legislatif IkutDPRD Sulsel mempertanyakan ada-tidaknya OPD dalam kunker Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Australia. Nurdin mengatakan harusnya ke depan legislatif juga ikut.
Baca lebih lajut »
Buntut Mahasiswa Rusak Gedung DPRD Sumbar, Polisi Panggil Dosen Unand Feri AmsariFeri tak bisa hadir saat diminta hadir ke Mapolda Sumbar untuk memberikan keterangan terkait kasus perusakan Gedung DPRD Sumbar, karena di luar kota.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Minta Pelantikan Pimpinan Definitif Pada Senin DepanSaat ini DPRD menunggu kepastian dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengagendakan pengambilan sumpah dan janji jabatan terhadap kelima pimpinan definitif DPRD DKI
Baca lebih lajut »
DPRD Dukung Penyediaan Sanitasi Sehat Masuk APBDApabila berhasil, tangki septik akan ditingkatkan jumlahnya.
Baca lebih lajut »