Selama ini, beberapa pihak mengkritik kinerja Pemprov DKI terkait transparansi anggaran karena belum diunggahnya dokumen KUA PPAS.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah DKI Saefullah berjanji akan transparan dalam menyusun anggaran. Hal itu dibuktikan dengan menampilkan secara live rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2020.
"Nanti pembahasannya saya minta live oleh Bappeda . Live dari sistem kita," ungkap Saefullah di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat Baca juga: DPRD DKI Minta Penetapan AKD Rampung 20 Oktober"Apa yang dibahas point 1, 2, 3, 4 apa pembahasanya. Apa yang diragukan di sini, isinya buka, nanti kepala dinas SKPD menjelaskan maksudnya untuk apa saja," terang Saefullah.
"Live-nya melalui sistem kita. Nanti kalau dilakukan perubahan di situ gitu. Nanti siapa yang buka password, siapa yang menginput jam, menit keliatan gitu," sambungnya. Sekda kemudian menegaskan agar publik tidak perlu khawatir terhadap penyusunan anggaran. Hal itu disampaikan untuk menanggapi isu yang beredar terkait transparansi anggaran karena tidak segera mengunggah dokumen KUA PPAS.
"Pemprov DKI Jakarta sangat mendorong pemberitaan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Termasuk dalam hal keterbukaan pada setiap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di 2020," tandas Saefullah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
NasDem Dorong Pemprov DKI Unggah Dokumen Usulan KUA PPASFraksi Partai NasDem DPRD DKI akan berupaya mengingatkan dan berusaha mempercepat proses publikasi KUA PPAS tersebut
Baca lebih lajut »
PDIP Minta Pemprov DKI Kaji Pembangunan Rumah Lapis AkuariumGembong mengatakan kepala daerah seharusnya berkesinambungan dengan yang lama.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI akan Bangun Dua Bioskop Rakyat LagiPembangunan dua Bioskop Rakyat itu berdasarkan arahan dari Gubernur DKI Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI bantu Polda Metro tambah 45 kamera tilang elektronikPemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu Polda Metro Jaya menambah pengadaan 45 kamera untuk bukti pelanggaran (tilang) elektronik pada akhir ...
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Bantu Polda Tambah 45 Kamera Tilang ElektronikKamera tilang elektronik yang baru itu akan terpasang dan beroperasi pada akhir 2019.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Bantu Polda Metro Tambah 45 Kamera ETLEDengan demikian, total 57 kamera ETLE yang akan terpasang di kawasan Jakarta. Megapolitan
Baca lebih lajut »