'...jika DPR melahirkan aturan tidak sesuai dengan hasil keputusan MK, itu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.'
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian , bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR yang juga pimpinan rapat Achmad Baidowi , dan perwakilan fraksi yang menyetujui RUU melambaikan tangan usai menandatangani naksah persetujuan RUU Pilkada dalam rapat pengambilan keputusan pembahasan RUU Pilkada antara Baleg DPR dengan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
Mencuat dugaan Baleg DPR RI seolah membuka jalan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk bisa maju di Pilkada Serentak 2024. “Putusan MK bersifat final dan mengikat.
Gurun meminta kepada masyarakat untuk mengawal putusan MK demi terciptanya demokrasi sesuai konstitusi dan kehendak rakyat.
Pb Semmi RUU Pilkada Putusan Mk Dpr Batas Usia Kepala Daerah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar KPU Jangan Tiru DPR Jadi Pembangkang KonstitusiKOMISI Pemilihan Umum KPU jadi satu-satunya pihak yang dapat diharapkan untuk menegakkan kembali putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait pencalonan kepala daerah
Baca lebih lajut »
Melawan Putusan MK adalah Pembangkangan KonstitusiUpaya badan legislatif DPR melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai adalah upaya pembangkangan konstitusi.
Baca lebih lajut »
Dicap Sebagai Pembangkang, Aktivis HAM dan Jurnalis China Terancam PenjaraJaksa penuntut Tiongkok sedang mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan hukuman penjara kepada pengacara hak asasi manusia Lu Siwei dan menangkap jurnalis
Baca lebih lajut »
Gus Ipul Dicap PKB Tak Paham Konstitusi Hingga Tata KramaDPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons santai perihal wacana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ingin kembali merebut PKB melalui
Baca lebih lajut »
Pakar Tunggu Sikap KPU Soal Aturan Pilkada: Kita Lihat Akan Jadi Pembangkang Atau Penjaga KonstitusiKPU bisa mengikuti Putusan MK dan tidak melaksanakan revisi UU Pilkada yang tidak sejalan dengan Putusan MK
Baca lebih lajut »
Konstitusi nadi ketatanegaraan: Refleksi peringatan Hari KonstitusiTanggal 18 Agustus 1945 merupakan hari bersejarah bagi Indonesia karena pada tanggal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diresmikan sebagai ...
Baca lebih lajut »