Upaya badan legislatif DPR melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai adalah upaya pembangkangan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 300 gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum pada Jumat . Untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut, MK membentuk tiga panel hakim.Demikian dikatakan pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya Malang , Muchamad Ali Safa’at, Rabu .
”Bahwa sebelumnya perolehan syarat 20 persen diganti berdasar perolehan DPT dari 10 persen ke bawah. Itu juga jelas. Kalau itu coba diutak-atik oleh DPR dengan memaknai berbeda, maka yang lebih kentara bahwa yang mendorong adalah kepentingan politik yang sepertinya sudah dirancang dan diarahkan sejak lama. Sehingga setelah ada putusan MK, rencana mereka buyar,” katanya.
”Mereka secara nekat membentuk UU yang bertentangan dengan konstitusi, tentu masyarakat sipil bisa bertindak. Jika itu disahkan, akan bisa digugat ke MK lagi. Mereka memaksakan kehendak sesuai skenario tanpa tunduk pada aturan hukum yang sesuai konstitusi,” katanya.
Demokrasi Politik Putusan Mk Utama Pemilu 2024 Pilkada Serentak 2024 Badan Legislatif Dpr Pembangkangan Konstitusi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dampak Serius jika Putusan MK soal Pilkada Diabaikan, Pembangkangan Konstitusi dan Melawan HukumAhli menilai, pengabaian DPR soal putusan MK soal pilkada berarti pembangkangan atas konstitusi dan perbuatan melawan hukum.
Baca lebih lajut »
Demonstrasi, Partai Buruh Lawan Pembangkangan Putusan MK sampai KiamatPartai Buruh akan turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI
Baca lebih lajut »
Pakar: Pembangkangan terhadap putusan MK tak patuhi prinsip negaraGuru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengemukakan bahwa pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak ...
Baca lebih lajut »
Ketua MKMK Sebut Baleg DPR Telah Membangkang Dari Putusan Pengadilan'Cara ini, buat saya pribadi, adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan,' kata Palguna
Baca lebih lajut »
Partai Politik di Surabaya Dinilai Dilematis Sikapi Putusan Mahkamah KonstitusiSejumlah parpol di Surabaya belum mengambil keputusan setelah adanya putusan MK terkait ambang batas pencalonan.
Baca lebih lajut »
Baleg Abaikan Putusan MK, Analis: DPR Telah Kangkangi Konstitusi, Harus Dilawan Lewat Demonstrasi'Yang umum diketahui adalah bahwa keputusan MK itu sifatnya 'final dan mengikat'. Karena sifatnya seperti itu maka seharusnya tak ada lagi pembahasan...,'
Baca lebih lajut »