Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah napi bandar narkoba ada 77.849 orang pada 2019.
ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengusulkan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempercepat pemindahan narapidana narkotika kelompok bandar dipindahkan ke rumah tahanan Nusa Kambangan. Ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membatasi ruang gerak mereka selama di tahanan.
Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan Kemenkumham memang sudah menindaklanjuti usulan tersebut dengan memindahkan ratusan bandar pada Juli 2020. Namun, upaya serupa harus dilakukan dengan cepat.Dia mengakui jika proses tersebut tidak mudah. Apalagi, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional jumlah napi bandar narkoba ada 77.849 orang pada 2019.
Dia pun mengusulkan agar Kemenkum HAM mendata para napi narkoba tersebut. Napi narkoba kelas berat harus diminta langsung dikirim ke Rutan Nusa Kambangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
114 Senator Desak Ketua DPR AS Dukung RUU Tunjangan PengangguranLebih dari 100 senator dari Partai Demokrat mendesak Ketua DPR, Nancy Pelosi mendukung Rancangan Undang-Undang untuk mengembalikan tunjangan pengangguran.
Baca lebih lajut »
DPR: Desak RUU LLAJ Segera Dibahas Badan Legislatif | Republika OnlineRevisi RUU LLAJ untuk menyesuaikan terhadap perubahan zaman.
Baca lebih lajut »
Depok Desak Kebijakan Bersama Kendalikan Penyebaran Covid-19 |Republika OnlinePenanganan Covid-19 di Kota Depok tidak bisa dilaksanakan sendiri.
Baca lebih lajut »
DK PBB Desak Pemberontak Bebaskan Presiden MaliDewan Keamanan PBB mendesak pemberontak untuk segera membebaskan para pejabat negara itu yang ditahan, termasuk presiden Mali.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Muslim Nigeria Desak Pembunuhan di Kaduna Disetop |Republika OnlineAksi kerusuhan dan pembunuhan di Kaduna masih kerap terjadi.
Baca lebih lajut »
PSI Desak DKI Terapkan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PSBB TransisiSanksi pidana bagi pelanggar PSBB Transisi sebenarnya sudah diatur dalam pergub Anies pada 30 April lalu, namun tak kunjung diberlakukan.
Baca lebih lajut »