Revisi RUU LLAJ untuk menyesuaikan terhadap perubahan zaman.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – wakil ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah mendesak agar RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan segera dibahas di tingkat Badan Legislasi DPR. Pimpinan Komisi V DPR beralasan, selain sudah cukup lama diwacanakan untuk direvisi, perkembangan zaman juga terus menuntut adanya penyesuaian regulasi mengenai moda transportasi dan infrastrukturnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi semakin hari terus merongrong adanya perubahan regulasi terkait moda transportasi dan moda LLAJ lainnya. Jika tidak ada progres dalam pembahasan mengenai revisi RUU ini maka perikehidupan LLAJ kita akan selalu tertinggal. Akibatnya, berbagai efek negatif akan menyertainya.
Politisi dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini lebih jauh manambahkan, kebutuhan revisi RUU LLAJ tidak hanya bentuk dari penyesuaian terhadap zaman yang berubah. Revisi menurutnya merupakan juga wujud dari upaya untuk menunaikan amanat konstitusi, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bentuk dari keadilan sosial itu tidak hanya diaturnya moda transportasi daring, misalnya akan tetapi juga pemenuhan aspek keadilan dalam pembangunan jalan di Tanah Air. Demikian juga aspek-aspek lain seperti adminitrasi dalam kendaraan seperti SIM, STNK, hingga BPKB.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
114 Senator Desak Ketua DPR AS Dukung RUU Tunjangan PengangguranLebih dari 100 senator dari Partai Demokrat mendesak Ketua DPR, Nancy Pelosi mendukung Rancangan Undang-Undang untuk mengembalikan tunjangan pengangguran.
Baca lebih lajut »
Baleg Diminta Segera Bahas RUU LLAJ |Republika OnlineRUU LLAJ diminta segera dibahas Baleg.
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Akomodasi Semua PihakDPR dan pemerintah mencoba mengambil jalan tengah karena tidak mungkin aspirasi dari pengusaha diakomodasi semua, begitu pula aspirasi dari serikat pekerja.
Baca lebih lajut »
DPR Selesai Bahas 118 DIM RUU Cipta Kerja BAB III |Republika OnlineBaleg DPR selesai membahas 118 DIM RUU CIptaker yang ada di BAB III
Baca lebih lajut »
Buruh dari Tim Tripartit Minta Klarifikasi DPR soal Tim Perumus RUU Cipta KerjaDPR menerima kedatangan serikat buruh yang tergabung dalam Tim Tripartit bentukan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/202
Baca lebih lajut »
DPR Klaim Tuntas Bahas 118 DIM RUU Cipta KerjaDPR selesai membahas 118 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja Bab 3 mengenai perizinan berusaha.
Baca lebih lajut »