Baleg DPR selesai membahas 118 DIM RUU CIptaker yang ada di BAB III
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi DPR RI selesai membahas sebanyak 118 Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja BAB III mengenai perizinan berusaha. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan 118 DIM RUU Omnibus Law tersebut dilakukan bersama pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga dan Staf Ahli bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.
Oleh karena itu, pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menyiapkan standar teknis, kemudian bisnis prosesnya menyesuaikan. Dengan demikian, proses perizinan yang rumit terhadap IMB itu bisa lebih disederhanakan untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Bukhori Yusuf menyampaikan pada dasarnya pemerintah dalam rapat pembahasan bab perizinan berusaha, khususnya dalam hal perizinan bangunan dan gedung ingin lebih menekankan kepada spesifikasi dan kualifikasi bangunan agar memiliki ketangguhan, kenyamanan keamanan serta keselamatan bagi penghuninya yaitu manusia.
Secara khusus, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu meminta draf RPP NSPK segera disampaikan ke DPR terkait pasal-pasal tentang syarat administratif yang akan dihapus dan rencananya akan masuk draf RPP NSPK itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan DPR-Serikat Pekerja Sepakat Bentuk Tim Perumus RUU Cipta KerjaPimpinan DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakati pembentukan tim perumus omnibus law RUU Cipta Kerja bersama dengan serikat pekerja. Tim ini akan membahas RUU Cipta Kerja pada 20-21 Agustus mendatang. OmnibusLaw
Baca lebih lajut »
Semua Fraksi DPR Setuju RUU Pertanggungjawaban APBN Dibahas Lebih LanjutPemerintah diminta terus meningkatkan kinerja APBN. Capaian pemerintah 2019 masih jauh dari harapan. PertanggungjawabanAPBN
Baca lebih lajut »
DPR dan Pekerja Sepakat Bentuk Tim Perumus RUU Cipta KerjaTim perumus akan menggelar rapat pada 20 dan 21 Agustus dengan tujuan menghasilkan rumusan-rumusan berdasarkan masukan dari serikat pekerja.
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Akomodasi Semua PihakDPR dan pemerintah mencoba mengambil jalan tengah karena tidak mungkin aspirasi dari pengusaha diakomodasi semua, begitu pula aspirasi dari serikat pekerja.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp7,5 Triliun ke Sri MulyaniDPR meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran badan legislatif menjadi Rp7,5 triliun pada 2021 nanti.
Baca lebih lajut »