Pimpinan DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakati pembentukan tim perumus omnibus law RUU Cipta Kerja bersama dengan serikat pekerja. Tim ini akan membahas RUU Cipta Kerja pada 20-21 Agustus mendatang. OmnibusLaw
dengan serikat pekerja. 9 poin itu meliputi soal tenaga kerja asing hingga pesangon.
Willy mengatakan, ada dua tahap dalam pembahasan tim perumus dengan serikat pekerja. Hasil pembahasan dengan serikat pekerja nantinya akan disampaikan ke pimpinan DPR. "Itu sekarang kita sudah masuk kepada DIM yang sifatnya subtansial, ada sekitar 2.000-an yang sudah selesaikan 100-an, tinggal 1.900-an. Inilah yang Bab 3 yang paling banyak, terus tinggal Bab 4, Bab 8, Bab 9, Bab 10," katanya.
"Kemudian setiap fraksi mengirimkan satu orang anggotanya untuk masuk ke dalam semacam tim perumus tadi. Dan panja Baleg akan menghadirkan juga tenaga ahli, dan kawan-kawan buruh dari KSPI Andi Gani, KSPI Yorris, kemudian ada juga temen-temen FSPI, PPMI, dan beberapa serikat pekerja buruh lainnya," kata Said.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan DPR Undang Belasan Serikat Buruh Bahas Omnibus Law Hari IniWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengundang belasan serikat buruh dan serikat pekerja untuk membahas Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada hari ini. DPR omnibuslaw
Baca lebih lajut »
Tjahjo Kumolo Sebar Link Film Ilegal, Komisi II DPR: Saring Sebelum SharingKomisi II DPR menilai seharusnya Tjahjo Kumolo kroscek link film ilegal itu sebelum membagikannya di media sosial. Layaknya istilah 'saring sebelum sharing'. TjahjoKumolo
Baca lebih lajut »
DPR Dorong Izin Obat COVID-19 Temuan Unair, BIN dan TNI DipercepatBPOM didorong untuk memberikan izin produksi dan edar terkait kombinasi obat COVID-19 temuan tim gabungan Universitas Airlangga...
Baca lebih lajut »
Faksi Demokrat di DPR Panggil Pemimpin Pos ASKomite Pengawasan DPR yang dikuasai partai Demokrat pada Minggu (16/8) memanggil pemimpin Dinas Layanan Pos AS untuk memberi kesaksian bulan ini dalam sebuah sesi darurat mengenai penundaan pengiriman surat di. Panggilan itu dilakukan di tengah berbagai tuduhan bahwa dia menggerus Pos untuk...
Baca lebih lajut »
DPR: Pemerintah Harus Ambil Langkah Konkret Soal Pendidikan |Republika OnlineKetua Komisi X DPR mendorong pemerintah ambil langkah kongkret soal pendidikan.
Baca lebih lajut »
DPR Upayakan UU PDP Rampung Awal November 2020Dewan Perwakilan Rakyat tengah mengupayakan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) rampung antara akhir Oktober 2020 dan maksimal awal November 2020 ini.
Baca lebih lajut »