PSI Desak DKI Terapkan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PSBB Transisi

Indonesia Berita Berita

PSI Desak DKI Terapkan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tempodotco
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

Sanksi pidana bagi pelanggar PSBB Transisi sebenarnya sudah diatur dalam pergub Anies pada 30 April lalu, namun tak kunjung diberlakukan.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia mendesak pemerintah DKI menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar PSBB Transisi. Sanksi pidana ini telah diatur dalam Pasal 17 Peraturan Gubernur DKI Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Satuan Polisi Pamong Praja DKI mencatat sebanyak 101.401 orang dikenai sanksi denda dan kerja sosial karena tidak menggunakan masker sejak PSBB transisi diterapkan 5 Juni 2020.Tak cuma itu, PSI juga meminta pemerintah DKI merevisi Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.Menurut Idris, harus ada pasal yang mengatur soal denda progresif.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Lalu Lintas Meningkat Hingga 24,3 Persen Selama Masa PSBB TransisiLalu Lintas Meningkat Hingga 24,3 Persen Selama Masa PSBB TransisiSaat PSBB Transisi, Waze mencatat terjadi kenaikan kepadatan lalu lintas di beberapa kota hingga rata-rata 24,3 persen.
Baca lebih lajut »

Anies Baswedan Mau Injak Rem Darurat PSBB Transisi, DPRD DKI Sarankan IniAnies Baswedan Mau Injak Rem Darurat PSBB Transisi, DPRD DKI Sarankan IniGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah menimbang kebijakan rem darurat atau emergency brake setelah mendapati angka penularan Covid-19 tinggi.
Baca lebih lajut »

Baru Satu Bulan PSBB, Sri Mulyani: Orang-orang Sudah 'Gatal' Keluar RumahBaru Satu Bulan PSBB, Sri Mulyani: Orang-orang Sudah 'Gatal' Keluar RumahMenkeu Sri Mulyani menuturkan, bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 ternyata...
Baca lebih lajut »

Alasan PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Sampai Akhir AgustusAlasan PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang Sampai Akhir AgustusSelain menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020, ini alasan lain Bodebek perpanjang PSBB proporsional.
Baca lebih lajut »

DPRD DKI: Sulit untuk Kembali Terapkan PSBB di JakartaDPRD DKI: Sulit untuk Kembali Terapkan PSBB di JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melonggarkan PSBB mulai 5 Juni. Pelonggaran berbanding lurus dengan melonjaknya pasien positif Covid-19.
Baca lebih lajut »

Langgar Aturan PSBB, Total Denda Dikumpulkan Pemprov DKI Rp 3,41 MiliarLanggar Aturan PSBB, Total Denda Dikumpulkan Pemprov DKI Rp 3,41 MiliarArifin mengatakan, denda terbanyak terjadi pada masa PSBB transisi hingga perpanjangannya dengan nilai sebesar Rp 2.510.210.000.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-08 10:29:02