Pembahasan anggaran sudah dilakukan mulai dari tingkat rembuk RW hingga musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat provinsi.
Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Daerah DKI, Saefullah mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal keterbukaan pada setiap tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Semua masukan dari masyarakat dan pokok pikiran DPRD DKI sudah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan menjadi cikal bakal Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara DKI 2020. Dokumen RKPD 2020 ditetapkan melalui Pergub Nomor 61 Tahun 2019 tentang RKPD Tahun 2020 pada awal Juli 2019 dan telah dipublikasikan melalui portal http://bappeda.jakarta.go.id seminggu setelahnya. Portal tersebut dapat diakses secara terbuka dan dapat diunduh secara bebas oleh publik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembahasan APBD DKI 2020 bersama DPRD akan disiarkan langsungSekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menegaskan pembahasan Kabijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 bersama ...
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Pastikan APBD 2020 Sudah Ketuk Palu 30 NovemberWakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Syarif, memastikan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020 bisa ditetapkan paling lambat 30 November mendatang.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Akan Tayangkan Live Pembahasan RAPBD 2020Pemprov DKI akan menayangkan secara live pembahasan anggaran dalam situs resmi Bappeda DKI.
Baca lebih lajut »
KUAPPAS 2020 Dipublikasi saat Pembahasan DPRD DimulaiBappeda berjanji akan mengunggah KUAPPAS 2020 ke situs APBD ketika sudah sah menjadi dokumen negara yang dtandai dengan tanda tangan Pemprov DKI dan DPRD DKI.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI akan Tayangkan Langsun Rapat Pembahasan KUA PPAS 2020Selama ini, beberapa pihak mengkritik kinerja Pemprov DKI terkait transparansi anggaran karena belum diunggahnya dokumen KUA PPAS.
Baca lebih lajut »
PKS DKI Setuju Anies Naikan Anggaran Subsidi TransportasiSelama penambahan anggaran tersebut jelas dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat umum, hal itu tidak perlu diributkan.
Baca lebih lajut »