“Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan pendanaan yang bersumber dari APBD dalam kegiatan penyediaan unit hunian untuk MBR,” kata Bahrullah
BADAN Pemeriksa Keuangan RI memberikan catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Salah satunya, Pemprov DKI Jakarta yang masih mengandalkan pendanaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam penyediaan hunian untuk masyarakat berpendapatan rendah .
Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK Bahrullah Akbar dalam sidang paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD DKI Jakarta tahun anggaran 2020., Senin . Meski Pemprov DKI sudah mengupayakan sumber pendanaan melalui kompensasi pelampauan KLB dan kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah , namun BPK menilai realisasi pemenuhan tersebut belum optimal. Misalnya, dalam upaya pemenuhan kewajiban yang belum dilaksanakan secara intensif.Hal itu terbukti dengan masih banyaknya kewajiban yang belum dipenuhi Pemprov DKI. Kemudian, BPK juga menyoroti pengadaan lahan yang belum mendukung pengadaan rusunawa.
“Sementara itu, hunian yang dibangun masih ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya, kondisi hunian tidak layak, karena rusak dan belum ada akses sarana pendukung. Kemudian, tipe hunian yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan MBR,” jelas Bahrullah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPK RI soroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di DKIBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyoroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DKI Jakarta yang dinilai belum ...
Baca lebih lajut »
Ketua BPK: Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Asabri Rp 22,78 TriliunSebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara dalam kasus Asabri yaitu Rp 23,73 triliun.
Baca lebih lajut »
BPK: Kasus Asabri Rugikan Negara Rp 22,78 TriliunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan nilai kerugian negara akibat korupsi Asabri mencapai Rp 22,78 triliun.
Baca lebih lajut »
TGUPP: Aneh Pemprov DKI dan Anies Dituduh Terlibat dalam Kasus Korupsi Lahan CipayungAnggota TGUPP merasa heran, kok, Anies dan Pemprov DKI dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi lahan di Cipayung? Baca selengkapnya, klik 👇👇👇 KorupsiCipayung
Baca lebih lajut »
Kepala SDN DKI Pelajari Prokes Sekolah Prancis di Jakarta |Republika OnlineKunjungan dilakukan dalam rangka memantau contoh prokes yang diterapkan.
Baca lebih lajut »
Survei Indikator Politik Indonesia: NasDem Punya Tokoh untuk Maju di Pilgub DKI JakartaDalam acara Rakornas Partai NasDem, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyebut sejumlah nama sebagai calon gubernur DKI dari hasil survei yang dilakukannya.
Baca lebih lajut »