Diharapkan ada komunikasi dan kerja sama intens antara pemerintah pusat dan daerah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan. Adapun penegasan ini ketika masyarakat membutuhkan pelayanan publik, seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, dan IMB.
Baca Juga Menurutnya Presiden Joko Widodo harus melakukan koordinasi secara rutin serta mewajibkan para menterinya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Ke depan diharapkan adanya komunikasi dan kerja sama secara intens antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan sanksi tersebut."Pemda sebagai institusi yang pelayanan publik tapi selama ini tidak mau tahu, bagaimana sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut BPJS," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah siapkan sanksi publik otomatis untuk penunggak BPJSPemerintah tengah menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan ketika membutuhkan ...
Baca lebih lajut »
Sanksi Penunggak Iuran BPJS, Tak Bisa Perpanjang SIM hingga Buat PasporPemberlakuan sanksi layanan publik itu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Baca lebih lajut »
Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Bakal Tak Boleh Urus SIM, Paspor dan Sertifikat TanahPemerintah tengah menyiapkan skenario untuk membuat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tertib dalam membayar iuran. BPJSKesehatan
Baca lebih lajut »
Komunitas Peduli BPJS Sayangkan Pemberitaan Penegasan SanksiKebijakan ini merupakan tindakan represif pada peserta mandiri
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Kesehatan tetap akan naik, Dirut BPJS: Tidak ada jalan lainPemerintah berkukuh dengan keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok peserta mandiri, meski sebagian masyarakat merasa keberatan.
Baca lebih lajut »