Pemerintah tengah menyiapkan skenario untuk membuat peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tertib dalam membayar iuran. BPJSKesehatan
Sanksi itu berupa pemblokiran untuk mengakses layanan lain seperti pembuatan surat izin mengemudi , paspor, IMB dan lain-lain.Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan, akan ada aturan berupa instruksi presiden tentang automasi sanksi layanan publik untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah .
Sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Fahmi menegaskan bahwa penting untuk menerapkan sanksi kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mau membayar iuran. Dia mengambil contoh jaminan sosial negara lain seperti Korea Selatan yang kolektabilitasnya sebelumnya hanya 25 persen bisa meningkat menjadi 90 persen karena ada sanksi. Contoh lainnya ada di salah satu negara Eropa. Menurut Fahmi, kepatuhan membayar iuran jaminan sosial menjadi syarat untuk meneruskan pendidikan di perguruan tinggi di sebuah negara di Benua Biru tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Iuran BPJS Kesehatan tetap akan naik, Dirut BPJS: Tidak ada jalan lainPemerintah berkukuh dengan keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok peserta mandiri, meski sebagian masyarakat merasa keberatan.
Baca lebih lajut »
Sanksi Penunggak Iuran BPJS, Tak Bisa Perpanjang SIM hingga Buat PasporPemberlakuan sanksi layanan publik itu untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Baca lebih lajut »
Kenaikan Iuran Dipandang Satu-satunya Jalan Selamatkan BPJS KesehatanDirektur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris menilai tak ada cara lain untuk menyelamatkan program JKN selain menaikan iuran.
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Kesehatan Naik 1 Januari 2020, Setuju?Demi menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menaikkan iuran untuk semua golongan. Setuju? BPJSKesehatan via detikfinance
Baca lebih lajut »
Wamenkeu: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Merupakan Pilihan TerakhirWakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku telah ratusan kali menggelar rapat soal defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Buka Opsi Perkecil Kenaikan Iuran BPJS KesehatanKementerian Keuangan membuka opsi menurunkan besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi lebih kecil dari dua kali lipat dari tarif yang berlaku saat ini.
Baca lebih lajut »