Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) meningkatkan integridas dengan melibatkan unsur dari Kejaksaan, Kepolisian, dan mantan penyidik KPK.
Salah satu yang penting, kita melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji akan sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati, termasuk di Undang-Undang Haji, juga berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian pelaksanaan haji sesuai aturan yang berlaku, kata Kepala.
Selain memindahkan para pejabat yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, BP Haji juga melibatkan unsur dari Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum. Kita berharap dengan pandangan baru dari mereka, dari yang diluar PHU selama ini, akan semakin melengkapi tugas kita, sehingga menjadi lebih baik, ucapnya.Ia menegaskan BP Haji mengedepankan integritas sebagai syarat utama rekrutmen pejabat dengan melibatkan beberapa mantan penyidik KPK yang dikenal berintegritas tinggi serta individu dari institusi, seperti TNI dan Kejaksaan yang kini resmi bergabung untuk memperkuat lembaga tersebut. Kami berharap kehadiran mereka dapat membawa nilai-nilai baik dan menciptakan budaya kerja baru di BP Haji yang berlandaskan integritas, ucapnya. Ia berharap dengan melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum, pelayanan haji dapat berjalan sesuai koridor Undang-Undang Haji serta Peraturan Presiden. Harapan kami dengan semakin lengkapnya tim dari BP Haji ini, kita akan melangkah ke tahun 2025 dengan lebih mantap dan jelas, sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, sekaligus kita mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara perjalanan haji tahun 2026, ujar dia. Terkait pelantikan pejabat eselon I, Irfan mengemukakan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan yang dilakukan tersebut juga memiliki ciri khas unik, yakni seluruh pejabat mengenakan pakaian formal berupa jas dan sarung sebagai simbol kesederhanaan ala pesantre
BP Haji Integritas Kejaksaan Kepolisian KPK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BP Haji Bertemu Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Bahas Persiapan Haji 2025-2026Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Simanjuntak bertemu dengan Deputi Kerja Sama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi
Baca lebih lajut »
BP Haji Lantik 35 Pejabat, Libatkan Unsur Aparat Penegak HukumBadan Penyelenggara (BP) Haji melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV yang melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk memastikan layanan haji tahun 2026 lebih berintegritas. Selain memindahkan para pejabat dari Ditjen PHU, BP Haji juga melibatkan Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, hingga TNI. BP Haji berharap dengan pandangan baru dari para pejabat tersebut, layanan haji dapat berjalan lebih baik dan sesuai koridor Undang-Undang Haji serta Peraturan Presiden.
Baca lebih lajut »
BPKH dan Kejaksaan Agung Teken PKS untuk Perkuat Tata Kelola Dana HajiBPKH dan Kejaksaan Agung menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat tata kelola dana haji. Penandatanganan ini bertujuan memastikan penanganan hukum yang efektif dan efisien terhadap berbagai tantangan yang dihadapi BPKH.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Berikan Apresiasi untuk Polri dan Catatan untuk Kejaksaan dan KPKKomisi III DPR RI memberikan catatan akhir tahun terhadap sejumlah mitra kerja. Polri mendapat apresiasi atas akuntabilitas, responsivitas dalam penegakan hukum, dan inovasi program pengamanan. Sementara Kejaksaan mendapat catatan untuk peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. KPK juga mendapat catatan dari Komisi III DPR.
Baca lebih lajut »
BPKH dan Kejaksaan Agung Perkuat Sinergi Pengelolaan Dana HajiBPKH dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat sinergi kedua lembaga dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, guna mendukung tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan dana haji.
Baca lebih lajut »
BPKH dan Kejaksaan Agung Tingkatkan Kolaborasi dalam Tata Kelola Keuangan HajiBPKH dan Kejaksaan Agung menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat sinergi dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penanganan hukum yang efektif dan efisien terhadap berbagai tantangan yang dihadapi BPKH.
Baca lebih lajut »