Komisi III DPR RI memberikan catatan akhir tahun terhadap sejumlah mitra kerja. Polri mendapat apresiasi atas akuntabilitas, responsivitas dalam penegakan hukum, dan inovasi program pengamanan. Sementara Kejaksaan mendapat catatan untuk peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. KPK juga mendapat catatan dari Komisi III DPR.
Komisi III DPR RI memberikan catatan akhir tahun terhadap sejumlah mitra kerja komisi. Dari 8 mitra kerja komisi III, Polri menjadi lembaga dengan tanpa catatan atau evaluasi dari Komisi III. Komisi III juga memberikan tiga poin apresiasi untuk Polri dan Kapolri. Komisi III DPR RI memberi apresiasi dalam akuntabilitas pemerintahan, responsivitas dalam penegakan hukum di berbagai bidang, seperti Sumber Daya Alam, narkotika, mafia tanah, dan judi online.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam paparan Catatan Akhir Tahun Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024) mengatakan Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Kapolri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan inovasi program dan operasi pengamanan yang efektif di berbagai kegiatan masyarakat, seperti Pilpres dan Pilkada, dan hari raya keagamaan. Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Kapolri yang telah memberikan sanksi tegas kepada oknum Polri yang melakukan pelanggaran dan meminta agar Kepolisian lebih responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Saat ditanya banyaknya kasus di tubuh Polri seperti penembakan antar polisi ataupun ke warga sipil, Habiburokhman menilai hal itu hanya oknum dan tak perlu menjadi catatan khusus atau evaluasi. Namanya fenomena oknum Itu kan ada di semua lembaga dan berkali-kali disampaikan, apakah di Polri, apakah di TNI, apakah di Kejaksaan, apakah di DPR. Oknum, ada dan mungkin banyak. Untuk mitra kerja lain, seperti Kejaksaan, Komisi III memberi catatan khusus seperti catatan perlunya peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi dalam sektor penegakan hukum oleh Kejaksaan. Catatan atau evaluasi juga disampaikan untuk KPK dari Komisi III DP
KOMISI III DPR POLRI KEJAKSAAN KPK PENEGAKAN HUKUM
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi III DPR Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri: Tak Perlu Ulang Masa LaluAboe Bakar Alhabsyi mengatakan menempatkan Polri di bawah Kemendagri justru berpotensi menciptakan intervensi politik lebih besar.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR RI Tolak Wacana Mengembalikan Polri ke Bawah KemendagriAnggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menolak wacana mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menyebut itu sebagai kemunduran besar dalam reformasi Polri.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR RI Tolak Wacana Kembali Polri di Bawah Kementerian Dalam NegeriAnggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsy menolak gagasan mengembalikan Polri ke bawah kendali Kementerian Dalam Negeri, menyebutnya sebagai kemunduran dalam reformasi Polri.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: Polri di bawah Kemendagri penghianatan reformasiAnggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding menegaskan wacana penggabungan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan penghianatan terhadap semangat ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi III DPR tidak setuju Polri di bawah KemendagriWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan tidak setuju dengan wacana usulan Polri ditempatkan secara struktural di bawah Kementerian Dalam Negeri ...
Baca lebih lajut »
Penilaian Komisi III DPR Buat Polri dalam Penanganan 2 Kasus PenembakanKomisi III DPR mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani dua kasus penembakan oleh polisi karena ditindaklanjuti secara etik dan pidana.
Baca lebih lajut »