Bamsoet: ASN Harus Netral Dalam Pilkada | Republika Online

Indonesia Berita Berita

Bamsoet: ASN Harus Netral Dalam Pilkada | Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 63%

Bamsoet menyebut netralitas ASN prasyarat wujudkan tata kelola pemerintah bersih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 4,2 juta jiwa untuk senantiasa menjunjung tinggi kehormatan profesi dengan menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah . Meskipun dari aspek legalitas, netralitas ASN telah diatur UU No.5/2014 tentang ASN, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 37/2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Parpol, dan PP No.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, merujuk data Badan Kepegawaian Negara , pada periode Januari 2018 - Juni 2019, sebanyak 991 ASN dinyatakan terlibat dalam kasus pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan catatan BAWASLU, menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, ditemukan indikasi 427 kasus ketidaknetralan ASN. KASN juga mengindikasikan pada periode Januari - Juni 2020, dari 369 kasus pelanggaran netralitas ASN, 27 persen diantaranya dilakukan melalui kampanye di media sosial.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, salah satu penyebab maraknya ketidaknetralan ASN lantaran lemahnya pengawasan karena kewenangan KASN terbatas pada memberikan rekomendasi, sementara keputusan berada di tangan kepala daerah yang notabene adalah pihak yang didukung oleh ASN yang tidak netral tersebut. Bisa dilihat pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, rekomendasi pemberian sanksi yang diajukan KASN kepada kepala daerah, hanya 15 persen yang ditindaklanjuti.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bamsoet: ASN Harus Netral dalam Pilkada | Republika OnlineBamsoet: ASN Harus Netral dalam Pilkada | Republika OnlineNetralitas ASN salah satu prasyarat wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Baca lebih lajut »

Menpan RB dan Mendagri Diminta Tegas pada PPK yang Enggan Sanksi ASN Tak NetralMenpan RB dan Mendagri Diminta Tegas pada PPK yang Enggan Sanksi ASN Tak NetralSebanyak 178 ASN belum disanksi terkait tidak netral dalam pilkada. Menpan RB dan Mendagri diminta tegas.
Baca lebih lajut »

Bamsoet Sampaikan Seruan untuk ASN Jelang PilkadaBamsoet Sampaikan Seruan untuk ASN Jelang PilkadaASN perlu menyimak seruan ketua MPR RI ini supaya tidak terjerumus dalam kezaliman di Pilkada Serentak. MPRRI
Baca lebih lajut »

Ada klaster baru ASN, 'lockdown' di Karimun-Kepri sedang dikajiPemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sedang mengkaji penutupan wilayah atau "lockdown" menyusul adanya klaster baru ...
Baca lebih lajut »

Risma Wajibkan ASN Ganti Baju Saat Datang dan Pulang KerjaRisma Wajibkan ASN Ganti Baju Saat Datang dan Pulang KerjaWali Kota Risma menerbitkan surat edaran tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu isinya adalah mengganti pakaian saat datang dan pulang kerja. Surabaya VirusCorona
Baca lebih lajut »

Pemprov Bengkulu Siap Anggarkan Iuran BPJS Kesehatan untuk ASNPemprov Bengkulu Siap Anggarkan Iuran BPJS Kesehatan untuk ASNPemprov Bengkulu siap menganggarkan dana APBD untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-20 15:01:52