Netralitas ASN salah satu prasyarat wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 4,2 juta jiwa untuk senantiasa menjunjung tinggi kehormatan profesi dengan menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah .
"Dalam konsepsi negara demokratis, netralitas ASN adalah salah satu prasyarat mutlak mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Apalagi ASN adalah abdi negara yang tugas pokok utamanya adalah melayani masyarakat. Hal ini dimaknai bahwa netralitas ASN berkaitan erat dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak," ujar Bamsoet dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu .
Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, merujuk data Badan Kepegawaian Negara , pada periode Januari 2018 - Juni 2019, sebanyak 991 ASN dinyatakan terlibat dalam kasus pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan catatan BAWASLU, menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, ditemukan indikasi 427 kasus ketidaknetralan ASN. KASN juga mengindikasikan pada periode Januari - Juni 2020, dari 369 kasus pelanggaran netralitas ASN, 27 persen diantaranya dilakukan melalui kampanye di media sosial.
"Keberpihakan dan keterlibatan ASN pada kegiatan politik praktis juga sangat berpotensi melahirkan praktik koruptif, di mana ASN memanfaatkan fasilitas negara untuk memberikan dukungan politik," ujar Bamsoet.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menpan RB dan Mendagri Diminta Tegas pada PPK yang Enggan Sanksi ASN Tak NetralSebanyak 178 ASN belum disanksi terkait tidak netral dalam pilkada. Menpan RB dan Mendagri diminta tegas.
Baca lebih lajut »
Ada klaster baru ASN, 'lockdown' di Karimun-Kepri sedang dikajiPemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sedang mengkaji penutupan wilayah atau "lockdown" menyusul adanya klaster baru ...
Baca lebih lajut »
Risma Wajibkan ASN Ganti Baju Saat Datang dan Pulang KerjaWali Kota Risma menerbitkan surat edaran tentang pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu isinya adalah mengganti pakaian saat datang dan pulang kerja. Surabaya VirusCorona
Baca lebih lajut »
Pemprov Bengkulu Siap Anggarkan Iuran BPJS Kesehatan untuk ASNPemprov Bengkulu siap menganggarkan dana APBD untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Baca lebih lajut »
ASN Tidak Pakai Masker Ditunda Kenaikan PangkatASN di Kabupaten Purwakarta yang tidak memakai masker akan mendapatkan sanksi administratif termasuk penundaan kenaikan pangkat.
Baca lebih lajut »