Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa 370 ribu pengecer elpiji 3kg akan dimfasilitasi menjadi subpangkalan resmi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi elpiji bersubsidi tepat sasaran dan menekan praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengecer yang beroperasi menjual gas melon ke masyarakat akan didaftarkan sebagai subpangkalan resmi, dilengkapi dengan akses sistem aplikasi, dan dibekali dengan pengetahuan yang relevan. Bahlil menekankan bahwa subpangkalan resmi dilarang membebankan harga di atas HET dan akan dikenakan sanksi tegas jika melanggar. Harga elpiji 3kg yang ideal menurut Bahlil adalah maksimal Rp19.000 per tabung.
Ia menuturkan Kementerian ESDM bersama Pertamina akan proaktif memfasilitasi para pengecer yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendaftar sebagai subpangkalan resmi"Kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal dalam penyaluran elpiji. Nanti ESDM dan Pertamina akan membekali mereka untuk akses sistem aplikasi dan memproses mereka menjadi subpangkalan," jelas Bahlil.
"Andaikan ada yang tidak mengikuti itu, contoh dia jual harganya mahal, ya enggak boleh dong. Harus dikasih sanksi," tegasnya. "Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga elpiji harusnya maksimal itu Rp19.000. Tapi, kan di lapangan ada yang jual sampai Rp26.000 per tabung," pungkasnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat tidak melakukan panic buying gas elpiji 3 kg.
ELPIGI SUBPANGKALAN BAHLIL PENGECER SUBSIDI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengecer LPG 3 kg Berganti Nama Menjadi Sub-PangkalanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pengecer LPG 3 kg dapat kembali beroperasi pada Selasa ini, namun berganti nama menjadi sub-pangkalan. Hal ini dilakukan untuk menormalkan kembali jalur distribusi gas bersubsidi tersebut. Para pengecer yang kini berubah nama menjadi sub-pangkalan, dibekali aplikasi Pertamina bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina untuk mencatat pembelian dan penjualan LPG 3 kg. Bahlil menyampaikan bahwa 370 ribu pengecer sudah terdata sebagai sub-pangkalan dan Kementerian ESDM akan membantu proses pendaftaran untuk pengecer yang belum terdaftar.
Baca lebih lajut »
Pemberlakuan Larangan Penjualan LPG 3kg: Masyarakat Keluhkan Sulitnya Mendapatkan, Polri dan ESDM Lakukan PengawasanMasyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan LPG 3kg setelah larangan penjualan oleh pengecer. Polri turun langsung mengecek ketersediaan dan distribusi LPG 3kg. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat bersabar selama masa transisi penghapusan pengecer dan menjadikannya pangkalan resmi. Bahlil menegaskan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan LPG 3kg, namun masyarakat mungkin harus menempuh jarak lebih jauh untuk membeli.
Baca lebih lajut »
Menteri ESDM Awasi Penghapusan Pengecer LPG 3kgMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus mengawasi penghapusan pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang berlaku mulai 1 Februari 2025. Penghapusan ini menyebabkan antrean panjang di sejumlah pangkalan resmi LPG. Bahlil menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk mengeluarkan surat yang dapat memudahkan pengecer menjadi pangkalan LPG 3 kg. Kementerian ESDM juga tengah mengkaji besaran biaya yang dibutuhkan pengecer untuk menjadi pangkalan resmi.
Baca lebih lajut »
Penjualan LPG 3kg Melalui Pengecer Dihentikan Mulai Hari IniMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan larangan penjualan LPG 3 kilogram (kg) melalui pengecer mulai hari ini, Sabtu 1 Februari 2025. Pengecer harus beralih menjadi pangkalan agar tetap dapat memperoleh stok gas tabung subsidi tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran LPG 3kg kepada yang berhak dan mencegah pengonsumsian oleh masyarakat mampu. Harga LPG 3kg dipastikan tetap stabil dan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terkait keluhan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Gak Dapat LPG 3 Kg, Bahlil Minta Pengecer Jadi Pangkalan ResmiKepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi sebut kebijakan Kementerian ESDM untuk mewajibkan pengecer LPG 3 kilogram mendaftar sebagai pangkalan resmi positif. Aturan ini bertujuan agar pendistribusian LPG bisa dipantau dan tepat sasaran. Sebelumnya, aturan ini membuat kelangkaan LPG 3 kg hingga warga antre panjang di agen resmi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan alasannya karena banyak laporan kelangkaan LPG 3 kg karena pembelian yang tidak wajar. Dengan masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan, pemerintah bisa mengontrol harga sesuai HET. Bahlil menegaskan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di lapangan dan pemerintah masih mensubsidi LPG 3 kg.
Baca lebih lajut »
Antrean LPG 3 Kg Panjang, Bahlil: Dari Pengecer ke PangkalanKebijakan pemerintah untuk menghentikan pasokan LPG 3 kg ke pengecer dan mengubahnya menjadi pangkalan LPG menuai antrean panjang masyarakat. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, mengakui adanya isu ini dan memastikan pemerintah terus memantau progres kebijakan tersebut agar tidak berdampak negatif pada masyarakat. Ia menekankan bahwa proses transformasi pengecer menjadi pangkalan relatif mudah karena pemerintah akan memberikan izin perizinan yang diperlukan.
Baca lebih lajut »