Diduga ada laporan pemeriksaan investigasi versi lain terkait pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang dikeluarkan auditor BPK. Pihak BPK membantah, sementara Kejagung sedang memeriksa seorang auditor BPK. Polhuk AdadiKompas dianvictory
Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, 6 Februari 2020. Ia menjadi tersangka dalam dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya .
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna menegaskan laporan pemeriksaan investigasi perhitungan kerugian negara atau PKN atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya hanya ada satu. Laporan itu sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 9 Maret 2020.
Hal itu ia sampaikan saat diminta konfirmasi terkait dugaan adanya laporan pemeriksaan investigasi versi lain terkait pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang dikeluarkan oleh auditor BPK. Hal ini terkait dengan adanya seorang auditor BPK yang sedang diperiksa Kejagung.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejagung Selidiki Auditor BPK Diduga Hambat Kasus JiwasrayaKejaksaan Agung masih melakukan penyelidikan terhadap anggota BPK yang diduga menghalang-halangi penyidikan korupsi Jiwasraya.
Baca lebih lajut »
Saksi: 'fee' bansos untuk pengacara, ketua DPC PDIP Kendal dan BPKMantan Kabiro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono menjelaskan penggunaan "fee" dari vendor penyedia bansos COVID-19 untuk pengacara Hotma Sitompul, ...
Baca lebih lajut »
Ketua BPK: Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Asabri Rp 22,78 TriliunSebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara dalam kasus Asabri yaitu Rp 23,73 triliun.
Baca lebih lajut »
BPK: Kasus Asabri Rugikan Negara Rp 22,78 TriliunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan nilai kerugian negara akibat korupsi Asabri mencapai Rp 22,78 triliun.
Baca lebih lajut »
BPK RI soroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di DKIBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyoroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DKI Jakarta yang dinilai belum ...
Baca lebih lajut »
BPK Nilai DKI Belum Optimal Sediakan Hunian MBR“Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan pendanaan yang bersumber dari APBD dalam kegiatan penyediaan unit hunian untuk MBR,” kata Bahrullah
Baca lebih lajut »