Jawa Barat sudah 10 tahun berturut-turut meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Sementara DKI Jakarta 4 tahun berturut-turut.
Ridwan kemudian menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat Anies. Ia tak lupa membalas ucapan selamat serupa, lantaran DKI juga berhasil meraih penghargaan WTP.Pemprov DKI sebelumnya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2020. Raihan predikat Opini WTP ini merupakan keempat kali yang dapat dipertahankan berturut-turut, sejak 2017, 2018, 2019, dan 2020.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Auditor BPK Diperiksa, Ketua BPK Bantah Ada Audit Versi Lain Terkait Korupsi JiwasrayaDiduga ada laporan pemeriksaan investigasi versi lain terkait pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang dikeluarkan auditor BPK. Pihak BPK membantah, sementara Kejagung sedang memeriksa seorang auditor BPK. Polhuk AdadiKompas dianvictory
Baca lebih lajut »
Anies Baswedan Bersyukur Raih WTP Lagi: Opini Tertinggi Buat Pemprov DKIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik dan bersyukur opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat DKI Jakarta. TempoMetro
Baca lebih lajut »
Anies Sebut Wajar Pemerintahannya Raih Predikat WTPPredikat WTP mulai diraih Pemprov DKI Jakarta saat kepemimpinan Anies Baswedan sejak 2018 lalu. Kemudian, capaian itu berlanjut pada 2019, 2020 dan 2021.
Baca lebih lajut »
Ketua BPK: Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Asabri Rp 22,78 TriliunSebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara dalam kasus Asabri yaitu Rp 23,73 triliun.
Baca lebih lajut »
Kejagung Selidiki Auditor BPK Diduga Hambat Kasus JiwasrayaKejaksaan Agung masih melakukan penyelidikan terhadap anggota BPK yang diduga menghalang-halangi penyidikan korupsi Jiwasraya.
Baca lebih lajut »
BPK RI soroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di DKIBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyoroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DKI Jakarta yang dinilai belum ...
Baca lebih lajut »