Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pangan untuk mengoptimalkan distribusi kebutuhan dasar, terutama bagi kelompok rentan. Ia menyoroti masalah akses pangan bersubsidi dan pemotongan anggaran subsidi.
Suasana rapat paripurna terkait pandangan umum Fraksi di DPRD DKI Jakarta, Senin . ANTARA/Khaerul Izan Sistem Penyelenggaraan Pangan ini harus mengatur tentang dukungan anggaran, mekanisme distribusi dan tata kelola yang memadai Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyatakan Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pangan harus mengatur tata kelola yang baik agar distribusi kebutuhan dasar lebih optimal, khususnya bagi penerima manfaat dari kelompok rentan.
"Sistem Penyelenggaraan Pangan ini harus mengatur tentang dukungan anggaran, mekanisme distribusi dan tata kelola yang memadai agar pemenuhan hak atas pangan di DKI Jakarta dapat dipenuhi tanpa reduksi serta dapat diperluas cakupan dan jenis kemanfaatannya," kata Francine di Jakarta, Senin. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mampu memenuhi ketersediaan pangan subsidi bagi warganya yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial .Salah satunya bahwa masyarakat, khususnya warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat, masih kesulitan untuk mengakses pangan bersubsidi. Tidak hanya itu, ia juga menemukan bahwa dalam kenyataannya, pangan bersubsidi tidak tersedia secara lengkap. Warga banyak mengeluh antrean daring sulit dapat barcode pengambilan pangan subisidi. Tidak sampai sepuluh menit, antrean daring sudah habis. "Jenis pangan bersubsidi yang seharusnya tersedia sebanyak enam komoditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur, pada praktiknya tidak tersedia lengkap di setiap gerai," ujarnya. Padahal, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 telah mengatur bahwa Pemprov DKI Jakarta dan BUMD pangan wajib menyediakan enam jenis pangan yang dapat dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat bansos secara murah. Francine juga menyoroti pemotongan anggaran subsidi pangan sekitar Rp 370 miliar yang berdampak langsung pada makin sulitnya warga DKI Jakarta mengakses pangan bersubsidi. "Pemotongan anggaran subsidi pangan sekitar 370 miliar rupiah berdampak secara langsung pada menurunnya cakupan layanan program subsidi pangan," katanya. Padahal, masih menurut Francine, sebelum anggaran tersebut dipotong saja subsidi pangan hanya menjangkau 31,85 persen dari total jumlah penerima manfaat. Karena itu, Francine mendorong Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pangan harus memiliki tata kelola yang baik agar bisa mendistribusikan kebutuhan dasar tersebut secara lebih optimal lagi.Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
DPRD DKI Jakarta Ranperda Pangan Subsidi Pangan Tata Kelola Distribusi Pangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bulog Tegaskan Komitmen Jaga Kedaulatan Pangan: Perkuat Stok Beras dan Stabilisasi HargaDirektur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menekankan komitmen Bulog dalam menjaga kedaulatan dan swasembada pangan melalui penguatan cadangan beras, penyerapan gabah petani, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional. Bulog memiliki tiga pilar utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan stabilisasi harga.
Baca lebih lajut »
Produk Bergula Tinggi Harus Diberi Label Demi Lindungi KonsumenPemerintah menyiapkan pelabelan kandungan gula dan satgas keamanan pangan sebagai implementasi PP Keamanan Pangan terbaru.
Baca lebih lajut »
BRIN pimpin proyek riset pemuliaan pisang liar untuk ketahanan panganBadan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memimpin proyek riset bersama dalam bidang pemuliaan tanaman pisang liar demi mewujudkan ketahanan pangan nasional ...
Baca lebih lajut »
Kerja Sama DKI Jakarta dan BGN Perkuat MBG: Jamin Ketersediaan Pangan dan Stabilitas HargaPemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan BGN berkomitmen untuk memperkuat program Makanan Bergizi (MBG). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas, serta menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya jumlah dapur MBG di Jakarta. Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa kerja sama ini justru akan memberikan keuntungan bagi BUMD.
Baca lebih lajut »
DKI optimalkan peran BUMD pangan jaga stabilitas panganPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan peran BUMD pangan untuk menjaga stabilitas melalui pengelolaan stok dan kerja sama dengan produsen ...
Baca lebih lajut »
Raperda sistem pangan diminta jadi instrumen kesiapsiagaan krisisFraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta meminta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan harus dirancang sebagai sistem ...
Baca lebih lajut »