PDI-P Lobi Fraksi Lain di DPR Tolak Revisi UU MK, Djarot: Penjaga Konstitusi harus Mandiri

Pdip Berita

PDI-P Lobi Fraksi Lain di DPR Tolak Revisi UU MK, Djarot: Penjaga Konstitusi harus Mandiri
Uu MkRevisi Uu MkDjarot Saiful Hidayat
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 39 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 36%
  • Publisher: 63%

Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI akan membangun komunikasi dengan fraksi lain untuk menolak Revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK).

- Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI akan membangun komunikasi dengan fraksi lain untuk menolak Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi .Anggota Fraksi PDI-P DPR RI, Djarot Saiful Hidayat menilai, ada sejumlah pasal yang diselundupkan untuk melemahkan MK.

" penjaga konstitusi betul-betul harus independen, harus kredibel, harus mandiri," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, dikutip dariDjarot menambahkan, MK merupakan lembaga yang sangat strategis dan penting sebagai penjaga konstitusi. Sehingga lembaga tersebut betul-betul harus dijaga.Puan soal Megawati Kritik Revisi UU MK dan Penyiaran: Semua yang di DPR, Sudah Sepengetahuan Saya

Adapun pasal-pasal yang akan ditolak di antaranya yang berpotensi menghambat atau merintangi hakim MK supaya tidak tegas dan berani dalam memutus sebuah perkara. Sebelumnya, Komisi III DPR RI dan pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK ke pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Uu Mk Revisi Uu Mk Djarot Saiful Hidayat Pdip Tolak Revisi Uu Mk Dpr

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jalan Mulus Revisi UU Kementerian Negara: Mayoritas Fraksi DPR Setuju, PKS dan PDI-P dengan CatatanJalan Mulus Revisi UU Kementerian Negara: Mayoritas Fraksi DPR Setuju, PKS dan PDI-P dengan CatatanSembilan fraksi di DPR juga telah menyampaikan pandangannya terhadap draf RUU Kementerian, PKS dan PDI-P setuju dengan catatan, sisanya tanpa catatan.
Baca lebih lajut »

Tak Cukup Keberatan, PDI-P Diminta Galang Penolakan Revisi UU MKTak Cukup Keberatan, PDI-P Diminta Galang Penolakan Revisi UU MKMeski keberatan, Fraksi PDI-P belum juga menggalang dukungan untuk menolak revisi UU MK.
Baca lebih lajut »

PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Anggap BiasaPDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Anggap BiasaFraksi PDI-P mengaku sudah mendekati fraksi lain di DPR untuk menolak revisi UU MK yang mengancam independensi hakim.
Baca lebih lajut »

Seluruh Fraksi Setuju Revisi UU Kementerian Jadi Usul Inisiatif DPRSeluruh Fraksi Setuju Revisi UU Kementerian Jadi Usul Inisiatif DPRSeluruh fraksi menyetujui revisi Undang-Undang (UU) nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menjadi usul inisiatif DPR.
Baca lebih lajut »

Infografis 3 Poin Penting Revisi UU Kementerian Negara dan Sikap 9 Fraksi DPRInfografis 3 Poin Penting Revisi UU Kementerian Negara dan Sikap 9 Fraksi DPRBadan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Revisi Undang-Undang atau RUU Kementerian Negara sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Apa saja poin perubahan dan bagaimana pandangan fraksi?
Baca lebih lajut »

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Anggota Komisi III DPR Ingatkan Penegakan Hukum Tak Bisa DiintervensiAnggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta agar penegakan hukum tidak diintervensi.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-08-29 02:18:50