Fraksi PDI-P mengaku sudah mendekati fraksi lain di DPR untuk menolak revisi UU MK yang mengancam independensi hakim.
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik di Rakernas V PDI-P di Ancol, Jakarta, Jumat .
Sebelumnya, RUU MK telah disepakati dalam pembicaraan tingkat I pada 13 Mei 2024. Meski Fraksi PDI-P tidak hadir dalam pengambilan keputusan tingkat I tersebut, semua fraksi parpol disebut telah menyetujui RUU MK. Saat ini RUU tengah diharmonisasi oleh Badan Keahlian DPR dan menunggu penjadwalan oleh unsur pimpinan DPR atau Badan Musyawarah DPR untuk disahkan menjadi undang-undang di Rapat Paripurna DPR.
Atas dasar itu, Fraksi PDI-P menolak pasal-pasal di RUU MK yang berpotensi melemahkan MK dan berpotensi merintangi independensi dan kemandirian hakim-hakim MK. Fraksi PDI-P juga menolak pasal-pasal yang akan mengurangi atau menurunkan derajat kemandirian MK di dalam menjaga konstitusi.Djarot mengakui, Fraksi PDI-P sudah melobi para pimpinan DPR agar RUU MK tidak segera dibawa ke rapat paripurna.
Terlepas dari itu, Fraksi PKS menghargai sikap penolakan PDI-P. Ia pun belum bisa memastikan apakah fraksinya juga akan memberikan catatan atas pengesahan RUU MK nanti. ”Nah, kita lihat nanti seperti apa. Sama seperti yang saya katakan tadi, setiap pimpinan fraksi sedang berkomunikasi, mencari titik temu atas perbedaan-perbedaan yang mereka miliki,” katanya.
Legislasi Wakil Ketua Dpr Revisi Uu Mk Ruu Mk Mk Ruu Mahkamah Konstitusi Independensi Hakim Fraksi Pdi-P
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Djarot: PDI-P Tolak Larangan Jurnalisme Investigasi Masuk dalam Revisi UU PenyiaranDPP PDI-Perjuangan menolak adanya aturan yang melarang jurnalisme investigasi dalam draf revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).
Baca lebih lajut »
Jalan Mulus Revisi UU Kementerian Negara: Mayoritas Fraksi DPR Setuju, PKS dan PDI-P dengan CatatanSembilan fraksi di DPR juga telah menyampaikan pandangannya terhadap draf RUU Kementerian, PKS dan PDI-P setuju dengan catatan, sisanya tanpa catatan.
Baca lebih lajut »
DPR 'Diam-Diam' Bahas Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Pembahasan Sudah Diketahui PimpinanAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Pdi Perjuangan, Johan Budi mengatakan tidak diundang dalam rapat pembahasan Revisi Undang Undang Mahkamah Konstitusi.
Baca lebih lajut »
Demo Tolak Revisi UU Penyiaran, Muzani Sebut DPR Bakal Terbuka Terima MasukanJPNN.com : Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan DPR RI pasti akan terbuka dengan berbagai pandangan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Wartawan Geruduk Gedung DPR Hari Ini, Tolak Revisi UU PenyiaranOrganisasi profesi wartawan, pekerja kreatif, dan pers mahasiswa, bakal menggeruduk DPR RI di Jakarta Pusat, hari ini, Senin 27 Mei 2024. Mereka aksi menolak UU Penyiaran
Baca lebih lajut »
Datangi Gedung DPR RI, Aliansi Jurnalis Gelar Aksi dan Orasi Tolak Revisi UU PenyiaranSebagian besar mereka meminta agar kebebasan pers tetap dijamin oleh UU sebagai salah satu pilar demokrasi.
Baca lebih lajut »