Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyesalkan keputusan pemerintah kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggaran...
“Mengejutkan karena perpres tersebut dibuat dan disahkan tanpa proses konsultasi publik yang memadai. Bahkan, terkesan sembunyi-sembunyi di saat masyarakat tengah terkurung pandemi Covid-19,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterimaMenurut dia, keluarnya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 itu secara sosial dan ekonomi menujukkan pemerintah tidak mempunyai empati. Saat ini kondisi ekonomi masyarakat terpuruk akibat dihantam pandemi Covid-19.
Data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja mencapai 1,7 juta orang. “Sekalipun untuk kelas II peserta mandiri diberikan subsidi. Membayar Rp25.000 per orang akan terasa sangat berat. Perpres ini berpotensi mengerek tunggakan iuran masyarakat. Akhirnya target untuk meningkatkanMenurut YLKI, pemerintah sebaiknya mengunakan cara lain untuk memenuhi biaya operasional BPJS Kesehatan. Cara itu tidak boleh membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. YLKI mengusulkan pemerintah menaikkan cukai rokok. Pendapatan dari cukai itu langsung diberikan kepada BPJS Kesehatan.
Kenaikan cukai rokok diharapkan mengubah gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih sehat. “Sehingga mampu menekan penyakit menular yang selama ini menjadi benalu finansial BPJS Kesehatan. Apalagi di saat pandemi ini, perilaku merokok sangat rawan menjadi trigger terinfeksi Covid-19,” terangnya. YLKI juga mendesak pemerintah menyisir data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. “Melakukan cleansing data terlebih dahulu. Patut diduga di kelompok ini masih banyak inefisiensi atau banyak peserta yang tidak tepat sasaran,” tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembagian Bansos Kacau, Ombudsman Minta Pemerintah Ubah DataOmbudsman mendesak pemerintah merevisi data penerima bantuan sosial sebagai imbas dari kekacauan dalam pendistribusian bansos virus corona.
Baca lebih lajut »
Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLTASPEK menilai kartu prakerja belum tepat sasaran. Menurut Mirah, akan lebih berguna jika buruh yang di-PHK diberikan bantuan berupa BLT.
Baca lebih lajut »
Corona, Asosiasi Perusahaan Media Minta Dibantu PemerintahAsosiasi profesi media meminta ke pemerintah untuk memberikan stimulus ke industri mereka yang terdampak virus corona supaya tidak terjadi PHK.
Baca lebih lajut »
Bamsoet minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS'Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,' ujar Bamsoet. BPJS
Baca lebih lajut »
Stok Pangan Aman, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panic BuyingPemerintah meminta masyarakat untuk tetap berbelanja dengan normal dan tidak melakukan panic buying.
Baca lebih lajut »
Imbas Corona, Industri Media Minta 7 Insentif ke PemerintahAsosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media meminta adanya tindakan konkret oleh pemerintah untuk membantu industri media.
Baca lebih lajut »