'Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,' ujar Bamsoet. BPJS
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis .
"Meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut, mengingat putusan Mahkamah Agung pada pokoknya melarang pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Menurut dia, meskipun kenaikan iuran BPJS nominalnya sedikit berbeda, namun langkah Presiden menaikkan iuran BPJS tetap tidak dapat dibenarkan karena bukan satu-satunya cara mengatasi defisit ekonomi negara, terlebih di tengah resesi ekonomi saat ini.
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan pemerintah agar selalu mengedepankan kepentingan masyarakat luas dan menyampaikan bahwa peserta mandiri adalah kelompok masyarakat pekerja informal yang perekonomiannya sangat terdampak pandemi COVID-19."Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.Perpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa dan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada Rabu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR Respons Kenaikan BPJS Hingga Soal THR | Republika OnlineKenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasi defisit ekonomi negara
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Naik Mulai Juli, BPJS Watch: Memberatkan MasyarakatKoordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa aturan ini akan memberatkan masyarakat karena terdapat kenaikan iuran dan subsidi yang berpotensi salah sasaran.
Baca lebih lajut »
Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik akan digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'Komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI) akan kembali menggugat peraturan presiden yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA). Sekjen KPCDI mengatakan pemerintah 'mengakali' putusan MA untuk tidak menaikkan iuran BPJS.
Baca lebih lajut »
BPJS Watch Respons Subsidi Peserta BPJS Kelas III: Tak TepatBPJS Watch menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan perluasan subsidi peserta mandiri III tidak tepat, terutama di masa pandemi saat ini.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi IX Desak Pemerintah Cabut Perpres Kenaikan Iuran BPJSWakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Ansory Siregar meminta pemerintah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi IX DPR Kecewa Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS KesehatanSeakan-akan pemerintah tidak peka terhadap situasi yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Baca lebih lajut »