Menurut Rio, sektor jasa keuangan masih mendominasi pengaduan selama lima tahun terakhir.
) memaparkan laporan tahunan terkait pengaduan konsumen selama 2024. Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah tingkat keberdayaan konsumen di Indonesia yang masih berada pada level kritis.
Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Prambodo menyoroti minimnya dukungan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan konsumen, baik dari sisi regulasi maupun implementasi kebijakan.menghadapi berbagai kendala, baik dari pihak regulator maupun dalam implementasi kebijakan. Komitmen pemerintah masih rendah, alokasi anggaran masih terbatas untuk urusan perlindungan konsumen," katanya.
Pada 2024, sebagian besar aduan konsumen berkaitan dengan jasa keuangan.yang mengiklankan produk barang atau jasa," tambahnya. YLKI juga mencatat bahwa tingkat responsivitas pelaku usaha dalam menyelesaikan pengaduan konsumen masih rendah."Perlu adanya wadah khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang bersifat kelompok, terutama untuk persoalan lintas sektor," ujar Rio.
YLKI berharap pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat lebih bersinergi dalam meningkatkan keberdayaan konsumen di semua tahapan transaksi, mulai dari pra-transaksi hingga pasca-transaksi.
Konsumen UU Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketimbang Persulit Perpanjangan SIM, YLKI Minta Pemerintah Hapus Pajak KendaraanPengurus Harian YLKI, Agus Suyatno mengusulkan kebijakan lain yang bisa diterapkan pemerintah jika orientasinya adalah memperbanyak setoran pajak.
Baca lebih lajut »
PAILIT PT SRITEX: DPR RI Desak Pemerintah Selamatkan KaryawanPT Sritex dinyatakan pailit setelah upaya kasasi ditolak Mahkamah Agung (MA). Dampaknya, sistem produksi dan distribusi tekstil terancam serta ada potensi PHK besar-besaran bagi lebih dari 50.000 karyawan.
Baca lebih lajut »
MA Tolak Kasasi PT Sritex, DPR RI Desak Pemerintah Selamatkan KaryawanPutusan pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dan ditolak Mahkamah Agung (MA) menjadi sorotan. Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah menyelamatkan karyawan Sritex yang berjumlah lebih dari 50.000 orang.
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria Involving BUMNKetua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca lebih lajut »
DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Pengalihan Kewenangan Aset Kripto ke OJKProses peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK akan dimulai dua tahun setelah 12 Januari 2023. Namun, anggota DPR RI Putri Komarudin mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengalihan tersebut.
Baca lebih lajut »
Dosen ASN Desak Pemerintah Keluarkan Perpres TukinDosen ASN melakukan aksi damai dan kiriman bunga untuk mendesak pemerintah agar segera menerbitkan Perpres terkait tunjangan kinerja (tukin).
Baca lebih lajut »