Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mendesak pemerintah menuntaskan konflik agraria yang melibatkan BUMN . Sebab, ujar dia, saat ini masih banyak konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan pelat merah yang tak kunjung selesai. Hal itu disampaikan Rifqi merespons pertanyaan ihwal tak tuntasnya target pemerintahan sebelumnya dalam mengatasi konflik agraria dalam 10 tahun terakhir.
Menurut Rifqi, pemerintah perlu menuntaskan konflik agraria yang melibatkan BUMN sebelum menuntaskan konflik pertanahan antara sektor swasta dengan masyarakat. Jangan konflik dengan swasta saja yang diselesaikan, tapi rakyat yang berhadapan dengan BUMN kurang bisa diselesaikan, ujar dia dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024. Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, perusahaan milik BUMN yang berkonflik dengan masyarakat seharusnya dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Sebab, ujar dia, memalukan bila negara yang ingin menuntaskan sengketa justru tidak mengembalikan hak masyarakat yang diduga dirampas perusahaan BUMN. Untuk itu, dia akan mendorong hadirnya kembali panitia kerja (Panja) evaluasi pemberian hak pengelolaan yang diberikan kepada perusahaan pelat merah. Pada periode DPR 2019-2024, ujar dia, terdapat Panja yang mengevaluasi Hak Guna Usaha hingga Hak Penggunaan Lahan oleh BUMN. Sebab kami mensinyalir selama ini memang ada BUMN yang tanah-tanahnya bermasalah dengan rakyat, kata dia. Rifqi mengatakan, Komisi II juga akan menyurati pimpinan DPR agar memanggil menteri BUMN untuk membahas persoalan tersebut. Adapun perusahaan negara yang kerap berkonflik, ujar dia, yakni perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan perhutanan. Dia mengatakan ada juga sejumlah BUMN mengelola lahan cukup luas yang masih bermasalah dalam hal administrasi pertanahan. Kami akan surati pimpinan DPR dan BUMN yang bermasalah dengan masyarakat akan kami panggil, ujar di
KONFLIK AGARIA BUMN DPR RIFQINIZAMY KARSAYUDA MENTERI BUMN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi I DPR Desak Pemerintah Terbitkan SKB untuk Batasi Akses Internet dan HP AnakSebelumnya Australia sudah mengesahkan undang-undang yang melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial.
Baca lebih lajut »
PAILIT PT SRITEX: DPR RI Desak Pemerintah Selamatkan KaryawanPT Sritex dinyatakan pailit setelah upaya kasasi ditolak Mahkamah Agung (MA). Dampaknya, sistem produksi dan distribusi tekstil terancam serta ada potensi PHK besar-besaran bagi lebih dari 50.000 karyawan.
Baca lebih lajut »
MA Tolak Kasasi PT Sritex, DPR RI Desak Pemerintah Selamatkan KaryawanPutusan pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dan ditolak Mahkamah Agung (MA) menjadi sorotan. Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah menyelamatkan karyawan Sritex yang berjumlah lebih dari 50.000 orang.
Baca lebih lajut »
BUMN Awards 2024: Penghargaan Kepada BUMN yang Telah Menunjukkan Pencapaian Luar BiasaBUMN Awards 2024 menghargai BUMN atas prestasi luar biasa dalam transformasi bisnis dan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Penghargaan ini mencakup inisiatif strategis yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, termasuk keberhasilan dalam pengembangan SDM, tata kelola perusahaan yang transparan, transformasi digital, serta keberlanjutan perusahaan. Personal Award diberikan kepada pemimpin visioner dan inspiratif.
Baca lebih lajut »
Menteri BUMN Erick Thohir Targetkan Penggabungan BUMN Menjadi 30Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan penggabungan perusahaan pelat merah menjadi 30. Penggabungan ini meliputi BUMN di sektor transportasi laut dan kereta api.
Baca lebih lajut »
Menteri BUMN Erick Thohir Merombak Direksi 5 BUMNMenteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan direksi dan komisaris di lima BUMN jelang akhir tahun 2024. Lima perusahaan tersebut antara lain PT Krakatau Steel, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana.
Baca lebih lajut »