Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno mengusulkan kebijakan lain yang bisa diterapkan pemerintah jika orientasinya adalah memperbanyak setoran pajak.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tak sepakat pembayaran pajak jadi syarat perpanjangan Surat Izin Mengemudi . Lantaran hal itu dinilai tidak relevan dengan banyaknya tantangan.
'Artinya, setiap liter yg dibeli oleh konsumen dikenakan pungutan dana preservasi. Ini akan lebih adil bagi konsumen,' Ia menambahkan. 'Saat ini yang berlaku, kendaraan dipakai atau tidak dipakai tetap harus bayar pajak. Bahkan kendaraan yang dimuseumkan untuk koleksi pribadi juga kena beban pajak,' sebut Agus lagi.
Dia mengingatkan perlu adanya integrasi sistem yang kuat antara data pajak dan administrasi seperti SIM hingga paspor. Lantaran, pangkalan data itu menjadi modal inti agar rencana tersebut bisa berjalan. 'Ada peluang bisa meningkat signifikan kalau sistem koleksi pajaknya diperbaiki dengan coretax ini. Jadi perlu dicoba dulu dengan catatan yang tadi,' tegas dia. Usulan LuhutSebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan efektivitas tata kelola negara.
YLKI Pajak SIM Paspor Pajak Kendaraan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
SIM dan STNK Wajib Diperbarui, Ini Syarat dan BiayanyaPeraturan baru mengatur perpanjangan SIM dan STNK. SIM harus diperbarui setiap 5 tahun dan STNK setiap 1 dan 5 tahun. Pelanggaran perpanjangan bisa dikenai denda untuk STNK dan pembuatan SIM baru untuk SIM. Mulai 1 November 2024, pemohon perpanjangan SIM wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan dan biaya perpanjangan diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2020.
Baca lebih lajut »
PPN 12 Persen Dianggap Persulit Akses Pendidikan Berkualitas, Pemerintah Perlu Kaji UlangPPN 12 persen diterapkan untuk barang dan jasa mewah, sementara barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat mendapat fasilitas PPN 0 persen. Pemerintah juga akan menerapkan PPN 11 persen untuk beberapa barang yang sebenarnya terkena PPN 12 persen, seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng curah merek Minyakita.
Baca lebih lajut »
Pakar Kesehatan Sebut 5 Masalah Kesehatan yang Persulit Penurunan Berat BadanLima masalah kesehatan ini membuat orang yang telah berusaha dengan pola makan sehat dan lebih banyak olahraga tetap sulit menurunkan berat badan.
Baca lebih lajut »
YLKI Tegas Tolak Ide Luhut Soal Warga Nunggak Pajak Tak Bisa Perpanjang SIMYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana tak bisanya masyarakat perpanjang surat izin mengemudi (SIM) jika tidak membayar pajak.
Baca lebih lajut »
YLKI: Diskon Listrik 50 Persen Beri Manfaat untuk Daya Beli dan Pemulihan EkonomiDengan menghemat biaya listrik, masyarakat dapat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pangan dan kesehatan.
Baca lebih lajut »
YLKI: Diskon Listrik 50% Beri Manfaat untuk Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi MasyarakatJPNN.com : Bila menghemat biaya listrik, masyarakat bisa lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti pangan dan kesehatan.
Baca lebih lajut »