Dari total 263 RUU di Prolegnas 2019-2024, hanya 26 RUU yang berhasil disahkan hingga akhir masa jabatan DPR 2019-2024.
Di pengujung masa jabatan anggotaperiode 2019-2024, kinerja legislasi jadi sorotan. Dari rencana 263 rancangan undang-undang yang bisa disahkan, hanya sepuluh persen yang bisa dituntaskan. Di antaranya ada yang begitu cepat pembahasannya, tetapi ada pula rancangan undang-undang yang begitu lama pembahasannya, bahkan hingga masa jabatan anggota DPR 2019-2024 berakhir pada Senin belum juga tuntas meski penting untuk publik.
RUU IKN, misalnya, dibahas hanya 42 hari, bahkan untuk UU Daerah Khusus Jakarta hanya 5 hari. Selanjutnya, ada UU Mineral dan Batubara yang dibahas DPR dan pemerintah hanya dalam waktu tiga bulan. Pembentuk undang-undang juga melanggar putusan Mahkamah Konstitusi soal partisipasi publik bermakna yang telah diadopsi dalam UU No 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa RUU yang secara prosedural dianggap minim partisipatif, bahkan secara substansial menunjukkan keberpihakan lebih terhadap elite ketimbang rakyat, seperti RUU Cipta Kerja, RUU IKN, hingga RUU DKJ.
”Ini terkait dengan kepentingan kekuasaan saja. Karena itu, kalau kekuasaannya merasa ada hambatan untuk menjalankan keinginannya melalui undang-undang itu, ya, itu yang kemudian diubah,” kata Lucius. Adapun kritik masyarakat sipil terkait dengan pembahasan RUU yang minim partisipasi publik bermakna, Tobas mengatakan, prinsip partisipasi publik bermakna harus menjadi pegangan bagi legislatif ketika menyusun undang-undang. DPR sebenarnya sudah membuka ruang bagi pelibatan publik dalam penyusunan RUU tersebut, termasuk rapat-rapat yang yang disiarkan secara langsung dan mudah diakses publik.
Kinerja Dpr Prolegnas Dpr Transisi Pemerintahan Pengesahaan Ruu Wajah Wakil Rakyat
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rano Karno Resmi Mundur dari Anggota DPR Periode 2019-2024 dan 2024-2029Berita Rano Karno Resmi Mundur dari Anggota DPR Periode 2019-2024 dan 2024-2029 terbaru hari ini 2024-09-06 16:40:54 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Rano Karno Mundur dari Anggota DPR RI 2019-2024 dan Periode 2024-2029Ikut di Pilkada Jakarta 2024, Rano Karno mundur dari anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.
Baca lebih lajut »
Puan Bilang RUU Perampasan Aset Tak Selesai pada Periode DPR 2019-2024: Waktunya Sudah PendekKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset tak akan selesai dalam masa kerja DPR periode 2019-2024.
Baca lebih lajut »
RUU Keimigrasian: Terduga Pidana Bebas ke Luar Negeri, Pejabat Imigrasi Bisa Bawa Senjata ApiRUU Keimigrasian ditargetkan tuntas sebelum masa jabatan anggota DPR 2019-2024 berakhir akhir September mendatang.
Baca lebih lajut »
RUU Masyarakat Adat 14 Tahun Tak Disahkan, Harapan yang Pupus di Era JokowiDi akhir jabatan Presiden Jokowi dan DPR periode 2019-2024, harapan pengesahan RUU Masyarakat Adat kandas.
Baca lebih lajut »
Sederet Kasus Korupsi DPR 2019-2024, Mungkinkah DPR Tak Lagi Korupsi?Sejak 2004-2023, KPK menangani 76 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Apakah korupsi bisa sirna di DPR 2024-2029?
Baca lebih lajut »