Sederet Kasus Korupsi DPR 2019-2024, Mungkinkah DPR Tak Lagi Korupsi?

Sejak 2004-2023, KPK menangani 76 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Apakah korupsi bisa sirna di DPR 2024-2029?

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK , Kuningan, Jakarta, Sabtu dini hari WIB.periode 2019-2024 yang masa jabatannya akan berakhir, Senin . Sejumlah anggota DPR hingga pimpinan DPR terjerat kasus korupsi. Terbuktinya pimpinan DPR korupsi bahkan mengulang DPR periode sebelumnya.

Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, bekas Ketua DPR Setya Novanto, tersenyum seusai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin . Ironisnya, Ujang menggantikan bekas anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem, Ary Egahni, yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 28 Maret 2023. Ary bersama dengan suaminya, bekas Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat, menerima suap dan gratifikasi.Mantan Bupati Kotawaringin Barat yang juga anggota DPR, Ujang Iskandar, ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka kasus korupsi.

Selain Awang, KPK juga masih mengusut dugaan korupsi anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Hery. Pada awal Agustus 2024, penyidik KPK memeriksa Herman dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi . Sebelum memeriksa Herman, KPK menggeledah rumahnya di Depok, Jawa Barat, dan kawasan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

”Anggota DPR dengan integritas yang rendah itu ada dalam sebuah lembaga yang secara sistemik memelihara iklim korupsi. Korupsi DPR yang sistemik berkaitan dengan partai politik yang menjadi asal anggota DPR yang bahkan menjadikan sumber dana ilegal untuk menghidupi partai,” kata Lucius, Kamis . ”Bayangkan ada suami-istri, ibu-anak, ini sih lahan basah bagi merebaknya iklim korupsi. Kolusi, korupsi, nepotisme itu tiga serangkai yang saling terkait,” katanya.Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berharap agar anggota DPR 2024-2029 menjadi wakil rakyat yang berintegritas baik dan tidak akan ada praktik korupsi lagi. Ia pun berharap pimpinan KPK periode berikutnya lebih berani menindak setiap ada kasus dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPR.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Dpr Kpk Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung Transisi Pemerintahan Dpr 2019-2024

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Mulai Hari Ini 14 September 2024, Cek SSCASNSetelah pendaftaran CPNS 2024, kini proses seleksi CPNS 2024 memasuki pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024.
Baca lebih lajut »

Jadwal Liga Champions Pekan Ini 17-20 September 2024, Disiarkan di TV Apa?Jadwal pertandingan Liga Champions musim 2024/2024 pekan ini, 17-20 September 2024
Baca lebih lajut »

Rano Karno Mundur dari Anggota DPR RI 2019-2024 dan Periode 2024-2029Ikut di Pilkada Jakarta 2024, Rano Karno mundur dari anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.
Baca lebih lajut »

Rano Karno Resmi Mundur dari Anggota DPR Periode 2019-2024 dan 2024-2029Berita Rano Karno Resmi Mundur dari Anggota DPR Periode 2019-2024 dan 2024-2029 terbaru hari ini 2024-09-06 16:40:54 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Pansus DPR Duga Terjadi Korupsi dan Pungli Luar Biasa saat Penyelenggaraan Haji 2024Anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI F-PKB Marwan Jafar, mencontohkan transportasi yang digunakan selama penyelenggara haji tidak sesuai dengan ketentuan.
Baca lebih lajut »

[KLARIFIKASI] Video Gempa Jepang pada Januari 2024 Dinarasikan Terjadi Agustus 2024Sebuah video diklaim menampilkan kondisi di Jepang saat diguncang gempa pada 8 Agustus 2024. Video itu disebar dengan konteks keliru.
Baca lebih lajut »