Wamen Hukum Eddy Hiariej mengatakan penanganan pengguna narkotika harus lebih memperhatikan aspek kesehatan.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan hukuman penjara untuk pengguna narkotika cenderung tidak efektif dalam merehabilitasi pecandu obat terlarang. Kesimpulan itu, kata Eddy, didukung oleh studi dari Institute for Criminal Justice Reform . Eddy berujar studi yang ICJR lakukan tentang tidak efektifnya hukuman penjara bagi pengguna narkoba membuat dirinya terperanjat. ”Bahwa banyak sekali, ketika mereka dipidana itu tidak lebih baik.
Dalam rancangan UU Narkotika yang sedang digodok pemerintah, ujar Eddy, pengguna narkoba bisa tidak dikenakan hukuman pidana. Eddy berujar pengguna narkoba dapat diberikan tindakan seperti rawat jalan atau rehabilitasi sebelum proses hukum. “Tetapi ada syarat-syarat berdasarkan RUU yang sedang digodok pemerintah dan DPR,” ujar Eddy.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Pemindahan Narapidana, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej Akui Indonesia Belum Ada AturannyaWakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengakui jika Indonesia belum memiliki aturan soal pemindahan narapidana ke negara lain.
Baca lebih lajut »
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej Beberkan Alasan RUU Perampasan Aset Tak Kunjung DisahkanTitik berat RUU Perampasan Aset yang perlu pembahasan panjang, kata Eddy Hiariej, adalah hukum acaranya.
Baca lebih lajut »
Wamen Hukum ajak kolaborasi antarlembaga untuk reformasi hukumWakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengajak kementerian dan lembaga lainnya untuk berkolaborasi dalam rangka mereformasi hukum, seperti ...
Baca lebih lajut »
Wamen: RUU Narkotika utamakan rehabilitasi, namun tak tinggalkan hukumWakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ...
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Cut Intan Nabila Kritik Kuasa Hukum ArmorCut Intan Nabila merasa kuasa hukum Armor Toreador tidak menanyakan hal yang berkaitan dengan kasus KDRT dan terlalu bertele-tele. Kuasa hukum Armor menanggapi dengan membela interaksi mesra antara kliennya dan Cut Intan Nabila sebelum insiden terjadi, serta menyebut bahwa video CCTV tidak utuh dan tidak bisa dijadikan bukti.
Baca lebih lajut »
RPP Hukum yang Hidup dan Peluang bagi Pluralisme Hukum IndonesiaMelalui RPP Hukum yang Hidup, pemerintah bisa menjaga pluralisme hukum yang menjamin keadilan kelompok dan individu.
Baca lebih lajut »