Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ...
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej saat acara media gathering di Jakarta, Rabu .
Menurut ia, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan tetap diberikan untuk memberi efek jera. "Jadi, sebenarnya dalam Undang-Undang 35/2009, rehabilitasi itu bagian dari putusan pengadilan," jelasnya. Dalam RUU Narkotika, diatur bahwa pengguna narkotika tidak akan dikenakan pidana, melainkan direhabilitasi, tetapi dengan beberapa persyaratan.Dalam beleid tersebut, lanjut Wamenkum, nantinya TAT yang akan menentukan bahwa pengguna narkotika akan diproses hukum atau tidak. Sedangkan apabila direhabilitasi, TAT juga akan menilai pengguna narkotika itu perlu dirawat inap atau rawat jalan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Poengky Indarti Janji Dorong RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang Jika Lolos Capim KPKCalon Pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Poengky Indarti berkomitmen mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-undang (UU).
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-UndangBerita DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-Undang terbaru hari ini 2024-11-19 13:09:10 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Komisi III pertimbangkan RUU Narkotika masuk Prolegnas 2025Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mempertimbangkan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika dan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara ...
Baca lebih lajut »
Aksi Lelet Perampasan AsetDEWAN Perwakilan Rakyat DPR terus bermain-main dan mengombang-ambingkan Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset
Baca lebih lajut »
Aksi Lelet Perampasan AsetDEWAN Perwakilan Rakyat DPR terus bermain-main dan mengombang-ambingkan Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset
Baca lebih lajut »
Komitmen Memprioritaskan Pembahasan RUU MHA dan RUU PPRT Harus Terus DikawalPENETAPAN RUU MHA dan RUU PPRT sebagai RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025 harus benar-benar dikawal hingga menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »