Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai bahwa Putusan MK yang sangat sensitif dan menjadi perhatian publik itu tidak segera diumumkan ke publik.
Dia mengatakan seharusnya demokrasi berjalan seperti itu karena komitmen untuk melaksanakan konstitusi harus dilakukan. Di saat yang bersamaan, menurutnya, mahasiswa dan rakyat juga bakal terus mengawal proses di parlemen maupun pemerintah.
"Ini menimbulkan pertanyaan dan kritik publik: kenapa MK harus ‘menyimpan’ putusan itu begitu lama, selama 19 hari, padahal ini bisa disegerakan, agar menghindarkan tuduhan bahwa MK ikut bermainWalaupun demikian, dia pun mengapresiasi mahasiswa, para guru besar dan masyarakat luas yang ikut mengkritisi dan mengawal semua proses tersebut dan mengoreksi tindakan politik yang tidak sesuai konstitusi.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menepis isu mendukung Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024.
Mahkamah Konstitusi Hidayat Nur Wahid Mpr Pilkada Politik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua DPR RI Pastikan Pendaftaran Pilkada Gunakan Aturan Putusan MKSufmi Dasco Ahmad memastikan tahap-an pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Pastikan Pilkada 2024 Pakai Aturan Sesuai Putusan MKPimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Pilkada 2024 akan mengikuti sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR: Putusan MK Diberlakukan Saat Pendaftaran Calon di PilkadaKPU bakal konsultasi ke DPR sebelum melaksanakan putusan MK soal ambang batas pencalonan dan syarat usia calon.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Aturan Pilkada 2024 Mengacu kepada Putusan MKWakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyebut aturan yang berlaku pada pelaksanaan Pilkada 2024 akan mengacu kepada putusan MK.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Sebut Pendaftaran Pilkada 2024 Pakai Putusan MKDasco menjamin, DPR tak akan menggelar rapat paripurna pada malam ini
Baca lebih lajut »
Dituding Lakukan Pembangkangan Terhadap Putusan MK, Ini Respon Wakil Ketua Baleg DPRSenada dengan DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaSupratman Andi Agtas selaku wakil pemerintah juga menepis pemerintah dan DPR menganulir putusan MK
Baca lebih lajut »