KPU bakal konsultasi ke DPR sebelum melaksanakan putusan MK soal ambang batas pencalonan dan syarat usia calon.
dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa persetujuan pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah hari ini dibatalkan. Lebih lanjut, ia menegaskan, yang berlaku saat pendaftaran calon kepala-wakil kepala daerah dalam pilkada mendatang adalah dua putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Selasa .”Pengesahan revisi u pilkada yg direncanakan hari ini tgl 22 AGT..
Revisi UU Pilkada semula direncanakan dimintakan persetujuan pengesahan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pagi ini. Namun, rapat paripurna ditunda karena jumlah anggota DPR yang menghadiri rapat tidak memenuhi kuorum. Afifuddin menekankan pentingnya proses konsultasi ini dengan merujuk pada pengalaman KPU pada masa lalu ketika Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden ditindaklanjuti tanpa konsultasi kepada DPR dan pemerintah.
Putusan Mk Utama Pilkada 2024 Mk
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Aturan Pilkada 2024 Mengacu kepada Putusan MKWakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyebut aturan yang berlaku pada pelaksanaan Pilkada 2024 akan mengacu kepada putusan MK.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Sebut Pendaftaran Pilkada 2024 Pakai Putusan MKDasco menjamin, DPR tak akan menggelar rapat paripurna pada malam ini
Baca lebih lajut »
Dituding Lakukan Pembangkangan Terhadap Putusan MK, Ini Respon Wakil Ketua Baleg DPRSenada dengan DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaSupratman Andi Agtas selaku wakil pemerintah juga menepis pemerintah dan DPR menganulir putusan MK
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Baleg DPR Bantah Raker soal Revisi UU Pilkada untuk Anulir Putusan MKWakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Achmad Baidowi mengatakan tidak ada yang dadakan, karena RUU ini usul inisiatif DPR
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Dilaporkan ke MKD akibat Bawa Istri saat Jadi Timwas HajiWAKIL Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR
Baca lebih lajut »
DPR Atur Usia Cakada Sesuai Putusan MA, Pakar: Putusan MK Lebih TinggiRancangan aturan mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah (cakada) yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dianggap ngaco. Sebab hal
Baca lebih lajut »