DJP telah berhasil mengintegrasikan sekitar 76,81% data nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah berhasil mengintegrasikan sekitar 76,81% data nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak .
Melalui pemadanan data NIK dan NPWP ini, Suryo menekankan, pengurusan hak dan kewajiban pajak nantinya hanya memanfaatkan satu nomor identitas saja, yakni hanya melalui NIK, sehingga masyarakat tak lagi perlu banyak ingat nomor identitas. Karena sifatnya untuk memudahkan proses administrasi, Suryo pun mengajak masyarakat untuk memperbarui dan memvalidasi data NIK melalui situs. Dengan begitu konsep single identity number itu bisa terlaksana penuh pada 1 Januari 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Per 8 Januari 2023, DJP Catat 53 Juta NIK Telah Terintegrasi NPWP - JawaPos.comPemerintah mulai mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data perpajakan guna memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan.
Baca lebih lajut »
Lapor SPT Tahunan 2023, DJP: 53 Juta NIK-NPWP TerintegrasiDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sudah 53 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah terintegrasi.
Baca lebih lajut »
DJP: Sudah 53 Juta NIK Jadi NPWPDJP Kementerian Keuangan menyatakan hingga 8 Januari 2023 sudah ada 53 juta NIK yang terintegrasi dengan NPWP.
Baca lebih lajut »
Masih Ada 16 Juta Wajib Pajak Belum Validasi NIK Jadi NPWP, Begini Caranya!Sebanyak 53 juta NIK telah terintegrasi sebagai NPWP per 8 Januari 2022. Kalau detikers belum validasi NIK menjadi NPWP, coba ikuti cara ini ya.
Baca lebih lajut »
Pelaporan SPT Tahunan 2023, Begini Cara Validasi NIK jadi NPWPSimak cara validasi nomor induk kependudukan (NIK) jadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk pelaporan SPT tahunan 2023.
Baca lebih lajut »
Jatah BBM Subsidi 2023: Pertalite 32,56 Juta kL dan Solar 17 Juta kL - JawaPos.comPemerintah juga menetapkan kuota BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) minyak tanah (kerosene) sebanyak 0,5 juta kiloliter.
Baca lebih lajut »