Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) mengharapkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti ...
"Yang bisa menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, setidaknya hari esok adalah keluarnya Perppu dari Bapak Presiden. Jika Perppu tak keluar akan ada kegamangan dalam upaya pemberantasan korupsi dan tentu saja yang paling diuntungkan dari situasi yang tidak mengenakan ini, koruptor," ujarnya."Apalagi UU KPK ini kan direvisi tanpa melibatkan KPK sebagai pelaksana dan pemangku yang tahu jenis-jenis baik penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
"Kami sepakat ada 26 pelemahan yang akan menyebabkan KPK lemah bahkan bisa menimbulkan kegamangan karena belum ada pula peraturan di bawahnya, implementasi teknisnya karena semuanya akan berubah. Mungkin lebih dari 50 persenSaat ditanya apakah ada upaya pimpinan KPK bertemu dengan Presiden, ia mengaku belum mengetahui secara pasti.
Namun, ia mengharapkan agar pimpinan KPK bisa menyampaikan kepada Presiden agar UU KPK hasil revisi tersebut bisa dibatalkan. "Kalau saya tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan pimpinan tetapi kami berharap pimpinan saat ini pasti akan berbuat atau menyampaikan ke Presiden bahkan Bapak Presiden kan mengatakan akan bertemu pimpinan KPK. Saya pikir hari ini hari yang tepat, hari terakhir. Kami akan berbuat yang terbaik hari ini dengan menggunakan UU KPK yang lama," ucap Yudi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wadah Pegawai: Dalam 2 Hari Lagi KPK Akan Hadapi Berbagai KendalaJika UU KPK baru berlaku menyebabkan KPK tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya untuk memberantas korupsi sesuai keinginan rakyat Indonesia.
Baca lebih lajut »
Koperasi Bisa Jadi Wadah Generasi Milenial Realisasikan Ide BisnisKoperasi merupakan wadah yang tepat untuk anak-anak milenial.
Baca lebih lajut »
Dear Jokowi, Simak Penjelasan Pimpinan KPK Soal Rancunya Dewan PengawasWakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu UU KPK. Sebab, Syarif menilai UU KPK yang baru berpotensi melemahkan kinerja KPK. Bagaimana penjelasannya? Jokowi PerppuKPK
Baca lebih lajut »
JAK Yogyakarta Desak Presiden Keluarkan Perppu Revisi UU KPKHukum acara pidana tidak mengenal penyidik ASN, sedangkan Revisi UU KPK menyatakan bahwa pegawai KPK merupakan ASN
Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK BaruPemerintah belum tahu apakah presiden keluarkan Perppu atau tidak.
Baca lebih lajut »