KOMISI Pemilihan Umum KPU RI akan patuh dan taat pada konstitusi untuk merevisi delapan undang-undang politik dengan metode gabungan alias omnibus law
Kecilnya royalti yang diterima musisi Indonesia dinilai peneliti juga karena daya tawar pemerintah yang masih lemah terhadap platform-platform streaming global."Saya rasa itu wilayah domainnya pembentuk undang-undang ya, itu pemerintah dan DPR. Kami sebagai penyelenggara pemilu tentu akan melaksanakan saja dan akan patuh dan taat pada konstitusi dan undang-undang," kata anggota KPU RI Yulianto Sudrajat kepada wartawan di Kantor KPU Kota Batu, Jawa Timur, dikutip Minggu .
Tito menyebut kajian lebih mendalam atas wacana itu akan diseriuskan usai gelaran Pilkada Serentak 2024 selesai. "Setelah selesai desk pilkada, itu adalah kita tadi disampaikan kita mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi. Sistem kepemiluan. Sistem pilkada," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wacana Revisi UU Pemilu Terus Bergulir, KPU Diusulkan Jadi ”Ad Hoc”Anggota Baleg DPR mengusulkan agar KPU ke depan cukup menjadi lembaga ”ad hoc” yang hanya aktif selama dua tahun. Ini demi efektivitas tugas dan anggaran.
Baca lebih lajut »
KPU patuh pada konstitusi soal revisi omnibus law politikKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan patuh dan taat pada konstitusi untuk merevisi delapan undang-undang politik dengan metode gabungan alias omnibus ...
Baca lebih lajut »
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Revisi UU Politik Lewat Omnibus LawMenurut Drajat, KPU RI hanya berwenang dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Tito Sambut Wacana Revisi UU Politik Lewat Omnibus Law, Akan Lapor Prabowo DuluTito menyebut ada mekanisme sebelum melalukan tindak lanjut yakni melaporkan dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Mendagri pertimbangkan revisi wacana paket UU politik via omnibus lawMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertimbangkan wacana revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. "Setelah selesai desk ...
Baca lebih lajut »
Baleg Usul Revisi Paket 8 UU Terkait Politik dengan Instrumen Omnibus LawRevisi itu dapat dimulai dari revisi UU Pemilu Selain itu UU MD3 juga perlu direvisi
Baca lebih lajut »