Anggota Baleg DPR mengusulkan agar KPU ke depan cukup menjadi lembaga ”ad hoc” yang hanya aktif selama dua tahun. Ini demi efektivitas tugas dan anggaran.
Wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terus digulirkan, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun Badan Legislasi DPR.Mulanya, Koordinatoriat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Rendy NS Umboh, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu , mengatakan, salah satu rancangan undang-undang yang mendesak didorong masuk Program Legislasi Nasional ialah RUU Pemilu.
Sebelumnya, usulan merevisi UU Pemilu juga disampaikan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi . Namun, dalam usulan poin yang perlu direvisi dari UU Pemilu, Perludem tidak menyinggung soal kelembagaan penyelenggara pemilu.Menanggapi pemaparan JPPR, Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay pun sependapat bahwa memang ke depan perlu didiskusikan secara serius mengenai masa depan kelembagaan penyelenggara pemilu.
“Kalau keserentakan tetap pola yang lalu, semua dilakukan hanya dua tahun selesai, KPU tidak perlu tahun ketiga hingga kelima. Justru kami sedang berpikir, KPU itu hanya lembagauang negara. Kebanyakan untuk tahun ketiga sampai kelima, mereka itu hanya datang bimtek ke Jakarta. Nggak tahu juga kita apa yang dibimtekan itu,” ucapnya.Tak hanya itu, menurut Saleh, perlu juga dipikirkan untuk menghilangkan keberadaan panitia pemilihan kecamatan .
Sejumlah poin yang perlu diatur kembali dalam RUU Pemilu, mulai dari desain keserentakan pemilu, ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden, hingga kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat provinsi/kabupaten/kota.Suasana rapat di Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu .
Jika ke depan desain keserentakan pemilu masih sama dengan Pemilu 2024, menurutnya, sebaiknya, eksistensi dari masa kerja penyelenggara pemilu perlu ditinjau ulang.
Kpu Baleg Dpr Revisi Uu Pemilu Ruu Pemilu Pemilu 2024 Pemilu Serentak
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mendagri pertimbangkan revisi wacana paket UU politik via omnibus lawMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertimbangkan wacana revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. "Setelah selesai desk ...
Baca lebih lajut »
Tito Sambut Wacana Revisi UU Politik Lewat Omnibus Law, Akan Lapor Prabowo DuluTito menyebut ada mekanisme sebelum melalukan tindak lanjut yakni melaporkan dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Baleg Usul Revisi Paket 8 UU Terkait Politik dengan Instrumen Omnibus LawRevisi itu dapat dimulai dari revisi UU Pemilu Selain itu UU MD3 juga perlu direvisi
Baca lebih lajut »
Pelantikan anggota KPU Lampung, Ketua KPU: Harus segera konsolidasiKetua KPU Mochammad Afifuddin meminta seluruh anggota KPU Provinsi Lampung periode 2024--2029 segera melakukan konsolidasi setelah dilantik di Jakarta, ...
Baca lebih lajut »
Cagub Isaias Douw Disebut Terima Dokumen Palsu Mengatasnamakan KPU RI, Begini Kata KPU Papua Tengahrombongan Isaias Douw dan ratusan massa memadati kediamannya di Nabarua Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah
Baca lebih lajut »
Loloskan Berkas Deni, KPU Taput Bertameng di Balik Keputusan KPU 1229Loloskan Cawabup Taput Deni Parlindungan Lumbantoruan, KPU Taput bertameng dibalik Keputusan KPU 1229 tahun 2024.
Baca lebih lajut »